Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Penyesuaian TPP ASN di HST Akibat Defisit, Pemkab Janjikan Skema Penutupan Anggaran

Oleh Pantau Community
SHARE   :

Penyesuaian TPP ASN di HST Akibat Defisit, Pemkab Janjikan Skema Penutupan Anggaran
Foto: Penyesuaian TPP ASN di HST Dipicu Defisit dan Efisiensi Anggaran.

Pantau - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (BPKAD HST) menjelaskan bahwa penyesuaian besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN dilakukan akibat defisit dan kebutuhan efisiensi anggaran.

Latar Belakang Penyesuaian TPP

Plt Kepala BPKAD HST Khairil menyatakan, "Penyesuaian TPP ini disesuaikan setelah dilakukan rasionalisasi akibat adanya efisiensi dan defisit anggaran."

Penyesuaian besaran TPP ASN diatur dalam Surat Keputusan Bupati HST Nomor 800/52/803/Tahun 2025 yang mencabut keputusan bupati sebelumnya Nomor 800/43/803/Tahun 2025.

Menurut Khairil, belanja pegawai Pemkab HST pada APBD murni 2025 telah sesuai aturan, yakni di bawah 30 persen.

Namun, setelah dilakukan upaya penutupan defisit dan efisiensi belanja, belanja pegawai Pemkab HST meningkat menjadi 32 persen.

"Setelah dirasionalisasi muncul angka 29 persen, angka ini lebih tinggi dari TPP pada 2024, yaitu 26 persen," ungkap Khairil.

Upaya Menutup Defisit Anggaran

Pendapatan Pemkab HST pada 2025 ditargetkan sebesar Rp1,6 miliar, sedangkan anggaran belanja mencapai Rp2,3 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp600 miliar lebih.

Dari jumlah defisit tersebut, Pemkab HST baru mampu menutup Rp200 miliar lebih dari dana kas daerah.

Saat ini, defisit anggaran Pemkab HST masih tersisa Rp300 miliar lebih.

BPKAD HST telah menyusun rencana dan skema untuk menutupi sisa defisit tersebut melalui penyesuaian pada APBD perubahan 2025.

"Untuk saat ini kita sudah meminta para SKPD untuk menandai belanja-belanja yang akan disesuaikan saat APBD perubahan nanti," ungkap Khairil.

Sebelumnya, Bupati HST Samsul Rizal menyatakan bahwa perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap perhitungan ulang akibat defisit dan upaya efisiensi anggaran daerah.

"Kebijakan ini tentu tidak mudah, tapi harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap kondisi fiskal dan keberlanjutan pembangunan di HST," jelas Samsul Rizal.

Samsul Rizal mengakui bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi ASN.

"Melainkan pada niat tulus para ASN untuk melayani masyarakat," tuturnya.

Penulis :
Pantau Community