Pantau - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman dan terkendali, meskipun pada Maret 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp104,2 triliun.
“Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, sebagai respons terhadap kekhawatiran publik atas meningkatnya defisit anggaran.
Pada bulan yang sama tahun lalu, APBN masih mencatat surplus sebesar Rp8,07 triliun atau 0,04 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun pada 2025 ini defisit yang terjadi masih dalam batas wajar, yakni 0,43 persen dari PDB.
Sebagai perbandingan, defisit APBN yang dirancang untuk tahun 2025 mencapai Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB, sedikit lebih tinggi dari target defisit tahun 2024 sebesar Rp522,83 triliun atau 2,29 persen PDB.
Belanja dan Penerimaan Negara Masih Sesuai Jalur, Keseimbangan Primer Tetap Surplus
Per Maret 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target Rp3.005,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu Rp3.621,3 triliun.
Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp400,1 triliun, yang meliputi Rp322,6 triliun dari pajak dan Rp77,5 triliun dari kepabeanan dan cukai, serta PNBP sebesar Rp115,9 triliun.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerimaan pajak menunjukkan tren pemulihan (“turn around”), dengan realisasi bruto Rp159,1 triliun pada Januari, sempat turun menjadi Rp140,1 triliun pada Februari, dan kembali naik menjadi Rp170,7 triliun pada Maret.
Di sisi belanja, pemerintah pusat menyerap Rp413,2 triliun, termasuk Rp196,1 triliun oleh kementerian/lembaga untuk keperluan seperti THR ASN dan TNI/Polri serta bantuan sosial, sementara belanja non-K/L sebesar Rp217,1 triliun digunakan untuk manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi.
Transfer ke daerah tercatat Rp207,1 triliun, menunjukkan distribusi fiskal yang tetap berjalan sesuai rencana.
Sri Mulyani juga menyoroti surplus keseimbangan primer sebesar Rp17,5 triliun sebagai sinyal positif atas kemampuan negara dalam mengelola utang dan menjaga keberlanjutan fiskal.
Menanggapi isu negatif yang sempat berkembang dalam sebulan terakhir, ia menegaskan bahwa semua program Presiden tetap dirancang dalam kerangka APBN yang “prudent dan berkelanjutan”.
“Semua sudah didesain dalam kerangka APBN yang terukur dan bertanggung jawab,” tegasnya.
- Penulis :
- Pantau Community
