Pantau - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk berkolaborasi dalam pengadaan tanah di daerah tersebut.
Nusron Wahid menyampaikan arahan tersebut saat bertemu pimpinan daerah di Kantor Gubernur Sulteng pada Jumat (11/4/2025).
"Hari ini saya bertemu dengan pimpinan daerah di Sulawesi Tengah untuk menjelaskan kolaborasi dengan pemerintah daerah tentang empat hal yakni kebijakan layanan pertanahan, layanan tata ruang, reforma agraria dan pengadaan tanah," kata Nusron Wahid.
Penataan Ulang Sistem Pertanahan Nasional
Nusron Wahid menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan ulang sistem pertanahan di Indonesia.
"Ada tiga prinsip Kementerian ATR/BPN dalam penataan ulang sistem pertanahan itu yakni keadilan, pemerataan dan kesinambungan ekonomi," ucap Nusron Wahid.
Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 1960 hingga sekarang, sistem pertanahan di Indonesia masih menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan.
"Datanya itu sebanyak 46 persen tanah di Indonesia masih dikuasai oleh 60 keluarga baik dalam bentuk HGU maupun HGB," sebut Nusron Wahid.
Potensi Besar Tanah di Sulawesi Tengah
Menurut Nusron Wahid, di Sulawesi Tengah masih terdapat 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar.
"Ini masih banyak peluang HGU dan HGB di Sulteng sehingga hal itu harus ditata ulang serta diberdayakan agar bisa dinikmati masyarakat manfaatnya, makanya kami harus sinergi dan kolaborasi dengan bupati dan wali kota di Sulawesi Tengah," katanya.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr Reny A Lamadjido mengapresiasi kunjungan kerja Menteri ATR/BPN dalam rangka membahas reforma agraria.
"Kunjungan Menteri ATR/BPN ini salah satunya memberikan bimbingan dan arahan tentang agraria serta bagaimana pengelolaan tanah baik untuk masyarakat maupun Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada semua kepala daerah di Sulawesi Tengah," ujarnya.
Reny A Lamadjido memastikan akan segera menindaklanjuti seluruh arahan dari Menteri ATR/BPN.
"Semua sudah jelas bahwa arahan bapak menteri akan segera kami laksanakan termasuk mendaftarkan 1,1 juta hektare tanah di Sulteng," jelasnya.
- Penulis :
- Pantau Community
