Pantau - Mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Chatib Basri, menilai bahwa hambatan utama dalam iklim usaha di Indonesia bukan terletak pada kurangnya bantuan, melainkan pada ketidakpastian regulasi dan praktik pungutan liar.
"Isu paling besar di dalam bisnis, ini Pak CT ada di sini, sebetulnya bisnis itu nggak minta bantuan apa-apa. Yang paling penting dia tidak diganggu aja", ujar Chatib dalam forum yang juga dihadiri Chairul Tanjung.
Menurutnya, pelaku bisnis hanya membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas agar bisa menjalankan usaha tanpa tekanan dari birokrasi yang berubah-ubah.
Dorongan Deregulasi untuk Kurangi Ekonomi Biaya Tinggi
Chatib menegaskan bahwa regulasi yang konsisten dan deregulasi merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten", ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa uang bukan masalah utama dalam iklim usaha Indonesia, tapi jika dikelola dengan kebijakan yang buruk, uang justru bisa menjadi masalah.
"Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya, maka deregulasi menjadi penting. Jika kita bisa melakukan deregulasi dengan memotong ekonomi biaya tinggi, maka itu penurunan dampak dari cost production akan jadi sangat significant", jelasnya.
Sebagai contoh keberhasilan, Chatib mengingatkan era 1980-an ketika ekspor non-migas tumbuh 20–26% karena kebijakan devaluasi dan deregulasi.
Ia juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan menterinya untuk menjalankan kebijakan deregulasi sebagai langkah awal perbaikan iklim investasi.
"Dimulai dengan kuota, dengan TKDN, dengan berbagai langkah yang saya kira akan sangat menolong", tambahnya.
- Penulis :
- Pantau Community
