Pantau - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat pengembangan sistem transportasi massal berbasis jalan yang inklusif dan terintegrasi di sejumlah kota melalui program MASTRAN Project, dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia dan Agence Française de Développement (AFD).
Program ini bertujuan mendorong perubahan perilaku masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum, khususnya di wilayah metropolitan seperti Medan dan Bandung yang menjadi lokasi pilot project Bus Rapid Transit (BRT).
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, saat membuka kegiatan Mid Term Review (MTR) Mission MASTRAN Project di Jakarta.
Fokus Penyelesaian Proyek dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Aan menjelaskan bahwa MTR dilakukan untuk meninjau capaian proyek, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan target.
Program MASTRAN dimulai sejak 2022, namun sempat mengalami keterlambatan selama tiga tahun karena kendala pada tahap awal pelaksanaan.
Pemerintah tetap optimistis bahwa melalui kolaborasi lintas sektor, hambatan tersebut dapat diatasi dan proyek ditargetkan rampung pada tahun 2027.
Sejak pinjaman efektif pada 13 Oktober 2023, MASTRAN mencatat sejumlah kemajuan signifikan, termasuk penandatanganan nota kesepakatan wilayah Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) pada 16 Oktober 2023 dan wilayah Cekungan Bandung pada 7 Maret 2024.
Nota kesepakatan ini menjadi fondasi penting dalam kerja sama berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah.
Spesifikasi BRT dan Perluasan ke Kota Lain
Proyek MASTRAN merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan direncanakan akan diperluas ke tujuh kota lain setelah tahap awal diselesaikan.
Di wilayah Mebidang akan disediakan 527 unit bus, 21 km dedicated lane, 32 stasiun BRT, dan 448 halte.
Sementara di Cekungan Bandung akan dibangun 579 unit bus, 21 km jalur khusus, 34 stasiun BRT, serta 768 halte tambahan di luar koridor utama.
Pengembangan ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi umum serta memperbaiki kualitas layanan transportasi massal secara menyeluruh.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat, Muiz Thohir, yang juga menjabat Ketua Project Implementation Unit (PIU), menyatakan komitmen untuk mempercepat proyek melalui penyelesaian desain teknis atau Detail Engineering Design (DED).
Proyek ini juga diprioritaskan pada percepatan proses tender dan pelaksanaan konstruksi di Bandung dan Medan.
"Ditjen Hubdat juga memfasilitasi skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan kerja sama pembiayaan (cost-sharing) APBN-APBD untuk pengadaan armada bus," ungkapnya.
- Penulis :
- Balian Godfrey
- Editor :
- Ricky Setiawan
