Kemnaker Percepat Transformasi Ketenagakerjaan Nasional Lewat Lima Program Prioritas

Pantau - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong percepatan transformasi ketenagakerjaan nasional melalui lima program prioritas sebagai respons terhadap tantangan besar seperti dominasi sektor informal, tingginya pengangguran muda, dan rendahnya kesiapan menghadapi digitalisasi serta ekonomi hijau.

Pemagangan Nasional hingga SIAPkerja, Fokus pada Keterampilan dan Data Real-Time

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menyampaikan bahwa dari 153 juta angkatan kerja di Indonesia, lebih dari separuh masih berada di sektor informal dan mayoritas hanya berpendidikan maksimal SMA tanpa keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.

Strategi pertama yang diusung adalah program pemagangan nasional berbasis proyek (project-based learning) yang dilakukan secara masif dan hybrid.

Program ini melibatkan 303 Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah dan lebih dari 2.400 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu, Kemnaker memperkuat sistem informasi pasar kerja melalui platform SIAPkerja yang menyediakan data real-time terkait lowongan kerja, pelatihan, sertifikasi profesi, dan profil pencari kerja.

Langkah ini bertujuan menjembatani kebutuhan tenaga kerja industri dengan pencari kerja yang sesuai.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Edukasi Produktivitas

Program berikutnya adalah gerakan peningkatan produktivitas nasional melalui sertifikasi produktivitas, pengembangan productivity center, edukasi budaya kerja, serta intervensi ke ribuan perusahaan.

Kemnaker juga memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, BKPM, BPS, Bank Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Koordinasi ini dijalankan melalui dashboard strategis yang menyinergikan kebijakan dan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Di bidang regulasi, Kemnaker membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, serikat pekerja, kementerian terkait, dan asosiasi profesi.

Kolaborasi tersebut difokuskan untuk memperkuat pelatihan, perlindungan pekerja, serta integrasi kurikulum vokasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri.

“Transformasi hanya akan berhasil jika dilakukan secara kolaboratif dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan,” tegas Sunardi.