Pantau - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di sektor peternakan dan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari balai-balai ternak.
Permintaan Bibit Tinggi, Kapasitas Belum Maksimal
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap bibit hewan dari 11 balai ternak Kementan sangat tinggi, namun belum seluruhnya dapat terpenuhi.
"Ada 11 balai ternak (Kementan) yang menjual bibit dan bibit ini sangat berkualitas dan masyarakat banyak yang antre. Banyak yang antre dan keluhan masyarakat kok nggak kebagian? Nah ini bagi kami suatu hal yang sangat challenging sekali," ungkapnya.
Yeka menjelaskan bahwa antrean panjang dalam pembelian bibit menunjukkan adanya tantangan dalam pemenuhan permintaan pasar, salah satunya disebabkan oleh tarif yang terlalu murah.
Ia menilai perlunya evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi tarif penjualan bibit ternak agar bisa berkontribusi lebih besar terhadap PNBP.
"Kata kuncinya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 32, ini sebetulnya layak untuk dikaji, untuk direvisi. Nah agar ada peningkatan PNBP," ia menambahkan.
Transparansi dan Fokus Pembibitan Ditekankan
Ombudsman juga mendorong peningkatan kapasitas produksi serta pemerataan layanan balai ternak agar akses masyarakat terhadap bibit unggul semakin merata.
Selain itu, sistem penjualan bibit dinilai masih perlu perbaikan dari segi transparansi dan akuntabilitas.
"Nah untuk menjamin agar lebih inklusif sehingga layanan-layanan di balai ini harus lebih transparansi. Nah intinya apa? Semua informasi itu harus bisa diakses dengan baik oleh masyarakat," ujarnya.
Ombudsman dan Kementan sepakat untuk menyusun evaluasi menyeluruh, termasuk mekanisme pemantauan, agar penjualan bibit hewan benar-benar difokuskan untuk pembibitan dan bukan untuk pemotongan.
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Ombudsman dalam memperkuat regulasi dan kelembagaan direktorat yang dipimpinnya.
"Khususnya terkait dengan upaya percepatan penyediaan protein hewani dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga mendukung program swasembada pangan yang menjadi concern kita semua," ungkapnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
