Pantau - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jumat malam, 4 Juli 2025, untuk membahas percepatan program renovasi dua juta rumah tidak layak huni.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda nasional guna mengumpulkan data serta menyusun peta kebutuhan renovasi rumah di seluruh Indonesia.
Termasuk dalam pembahasan adalah pembangunan rumah vertikal di kawasan perkotaan sebagai solusi efisiensi lahan.
"Data beliau (Khofifah) sudah ada saya kira, tinggal kita sinkronkan. Begitu uangnya mulai dialirkan tentu melalui mekanisme yang diatur di dalam peraturan pemerintah yang ada," ungkap Fahri Hamzah.
Jawa Timur Jadi Fokus Prioritas Pendataan
Fahri menekankan bahwa program renovasi dua juta rumah per tahun merupakan salah satu target utama pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah kumuh dan padat penduduk, seperti di kota-kota besar di Jawa Timur.
Ia menyoroti pentingnya akurasi dan kelengkapan data agar program berjalan tepat sasaran.
"Pengumpulan data adalah satu tahapan yang sangat penting, dan di Jawa Timur saya kira bisa dibilang datanya paling cepat dan paling lengkap karena pengalaman yang saya katakan tadi," ujarnya.
Menurut Fahri, pengalaman panjang Gubernur Khofifah dalam pemerintahan membuat sistem pendataan di Jawa Timur lebih unggul dibanding provinsi lain.
"Jumlah Pemda di Jawa Timur termasuk yang terbanyak se-Indonesia. Ini membuat jangkauan datanya sangat luas dan akurat, bahkan sampai level RT," tambahnya.
Kawasan Pesisir dan Kota Padat Jadi Sasaran Strategis
Selain hunian umum, Fahri juga membahas rencana renovasi kawasan permukiman nelayan di pesisir.
Program ini akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Jadi tadi kami diskusikan bagaimana caranya agar di daerah secara teknis ini bisa berjalan secara lebih masif," jelas Fahri.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh dari pemerintah daerah karena skala dan beban kerja program sangat besar.
Program ini ditargetkan mampu mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan efisiensi lahan, khususnya di wilayah perkotaan padat seperti Surabaya dan Sidoarjo.
Daerah prioritas akan dipetakan berdasarkan urgensi kebutuhan, kondisi geografis, dan ketersediaan lahan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
