Pantau - Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengembangan Pelabuhan Merak guna meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat peran strategis pelabuhan sebagai simpul konektivitas nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan infrastruktur Pelabuhan Merak karena pelabuhan ini memiliki peran penting dalam menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.
Nasim menyampaikan hal tersebut saat memimpin kunjungan kerja khusus bersama 19 anggota Komisi VI DPR RI di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak.
Komisi VI DPR RI memiliki ruang lingkup kerja di bidang perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Nasim menyebutkan bahwa kunjungan ini tidak hanya untuk pengawasan, namun juga bertujuan mendorong peningkatan pelayanan publik oleh BUMN, khususnya yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry.
Peninjauan Langsung dan Tantangan Operasional
Komisi VI DPR RI meninjau langsung kondisi dan rencana pengembangan Pelabuhan Merak sebagai bagian dari strategi peningkatan layanan transportasi publik dan kelancaran logistik nasional.
"ASDP punya peran strategis dalam menjaga mobilitas dan kelancaran logistik nasional, dan kami mendukung penuh pengembangannya", ungkap Nasim.
Ia juga menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Direktur Utama ASDP menjadi catatan penting bagi Komisi VI DPR RI.
"Apa yang disampaikan Dirut ASDP menjadi catatan kami. Komisi VI akan terus membackup agar masyarakat bisa menikmati layanan penyeberangan yang lebih baik, aman, dan nyaman", tambahnya.
Plt Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Endra Gunawan, menjelaskan bahwa Pelabuhan Merak saat ini melayani lebih dari 20 juta penumpang dan 5,2 juta kendaraan setiap tahunnya.
Jumlah tersebut mewakili sekitar 56 persen dari total trafik nasional yang dilayani oleh ASDP, dengan lonjakan volume terjadi saat musim puncak seperti Lebaran dan Natal-Tahun Baru.
"Padahal kapasitas pelabuhan belum ideal untuk beban sebesar itu", ungkap Endra.
Rencana Pengembangan dan Kendala Koordinasi
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengungkapkan bahwa saat arus mudik, trafik kendaraan di Pelabuhan Merak bisa mencapai lebih dari 40 ribu unit per hari.
Sekitar 30 persen kendaraan tersebut belum memiliki tiket saat tiba di pelabuhan, yang menyebabkan antrean panjang serta mengganggu ketertiban lalu lintas di sekitar wilayah.
"Hal ini memicu antrean panjang yang tidak hanya berdampak pada layanan pelabuhan, tapi juga pada lalu lintas dan ketertiban di wilayah sekitar", jelas Heru.
ASDP telah menyusun rencana pengembangan kawasan pelabuhan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Terintegrasi Merak–Bakauheni.
Rencana tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024.
Pembangunan bufferzone di KM 97, relokasi Stasiun KA Merak, pembangunan flyover, serta dermaga dengan sistem breakwater merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur yang direncanakan.
Namun, pelaksanaan proyek ini masih terkendala oleh kurangnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis.
"Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari Komisi VI DPR RI agar proses pelaksanaan PSN ini dapat diakselerasi mengingat proyek ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga teknis", ujar Heru.
Ia menegaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Merak tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, namun juga pada transformasi layanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Arian Mesa
