Pantau - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mengajukan permohonan anggaran kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk penataan kawasan pesisir dan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Usulan Disampaikan Langsung ke Wakil Menteri PKP
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, dalam sebuah pertemuan yang digelar di Banyumas, Jawa Tengah, pada Minggu, 20 Juli 2025.
"Kami berdiskusi secara lebih akrab dengan Wakil Menteri PKP Pak Fahri Hamzah. Kebetulan sama-sama berlatar belakang aktivis, jadi suasananya lebih familiar. Yang penting, kami sudah dapat menyampaikan gambaran menyeluruh terkait kondisi daerah," ungkapnya.
Sukirman menjelaskan bahwa program prioritas yang diajukan meliputi penanganan kawasan pesisir dan peningkatan kualitas permukiman, termasuk rehabilitasi rumah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Rehabilitasi 490 Rumah Lewat Program BSPS
Menurut Sukirman, pihaknya mengusulkan sekitar 490 unit rumah untuk direhabilitasi melalui program BSPS dari Kementerian PKP.
"Program ini sebenarnya mirip seperti yang pernah dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah maupun Pemkab Pekalongan melalui program RTLH," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa bantuan BSPS bersifat stimulan, dengan nilai total sekitar Rp20 juta per unit.
Dari jumlah tersebut, Rp2,5 juta diberikan langsung kepada penerima manfaat, sedangkan Rp17,5 juta digunakan untuk pengadaan bahan bangunan.
"Kami berharap warga dapat membantu karena uang segitu memang pasti tidak cukup. Inilah yang perlu kita dorong bersama agar rasa solidaritas terus berkembang," ia mengungkapkan.
Dukungan gotong royong masyarakat sekitar dinilai sangat penting untuk menyukseskan pembangunan rumah layak huni melalui program ini.
- Penulis :
- Arian Mesa
