Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Presiden Prabowo Fokuskan APBN 2026 untuk Program Prioritas dan Jaga Disiplin Fiskal

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Presiden Prabowo Fokuskan APBN 2026 untuk Program Prioritas dan Jaga Disiplin Fiskal
Foto: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan terkait hasil rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (sumber: ANTARA/Andi Firdaus)

Pantau - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 difokuskan pada pembiayaan program-program prioritas pemerintah, sambil tetap menjaga disiplin fiskal dan mendorong reformasi regulasi.

Arah kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai melapor kepada Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 22 Juli 2025.

"Belanja difokuskan kepada program-program penting, kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik," ungkapnya.

Program Prioritas dan Penguatan Sektor Strategis

Sri Mulyani menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut, beberapa program unggulan yang menjadi inti pembahasan bersama Presiden antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, serta perbaikan sekolah dan madrasah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan juga masuk dalam skema prioritas pembiayaan RAPBN 2026.

Pemerintah juga memperkuat alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan dasar dan menengah, digitalisasi sekolah, serta pengembangan riset dan inovasi.

Defisit anggaran akan dijaga dalam batas sehat maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Tujuan dari pengendalian defisit ini adalah untuk tetap memberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar.

Dorongan Reformasi dan Arah Pidato Kenegaraan

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa APBN tidak boleh menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal, Menteri Keuangan mendorong reformasi regulasi untuk mempermudah investasi dan perdagangan.

"Reformasi ini juga mencakup perluasan peran lembaga seperti Danantara dalam tata kelola aset negara," ia mengungkapkan.

Sri Mulyani mengajak publik untuk menantikan pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus 2025 mendatang.

Pidato tersebut akan menjadi momentum penting dalam menyampaikan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional tahun 2026.

Penulis :
Arian Mesa