Pantau - Sejumlah isu strategis ekonomi nasional mencuat pada Rabu, 30 Juli 2025, mulai dari proyeksi stabilitas perbankan oleh OJK hingga penyaluran subsidi upah yang telah mendekati 100 persen.
Kinerja Perbankan dan Kebijakan Fiskal
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa sektor perbankan Indonesia diproyeksikan tetap stabil.
Pernyataan ini disampaikan di tengah situasi global dan domestik yang dinamis.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa APBN 2025 mengalokasikan dana sebesar Rp2,14 triliun untuk mendukung program Sekolah Rakyat.
"Anggaran APBN (2025) Rp2,14 triliun dan akan makin meningkat pada tahun 2026," ungkapnya.
Percepatan Perizinan dan Penyaluran BSU
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan percepatan proses perizinan untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor minyak dan gas.
Langkah ini bertujuan untuk mendorong capaian target lifting nasional yang lebih optimal.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah mencapai 92,63 persen secara nasional.
Potensi Ekonomi dari Keanggotaan OECD
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai bahwa keanggotaan Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) akan berdampak positif terhadap perekonomian.
Peneliti CIPS, Hasran, menyebutkan beberapa potensi manfaat dari keanggotaan tersebut, di antaranya:
- Mengurangi hambatan nontarif
- Memperluas akses pasar
- Meningkatkan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan keberlanjutan
- Membuka peluang lebih luas di kawasan Eropa
- Penulis :
- Aditya Yohan
