Pantau - Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani kerja sama strategis guna meningkatkan sinergi dalam perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas keuangan serta pembangunan daerah.
Sinergi untuk Tata Kelola yang Akuntabel
Penandatanganan kerja sama dilakukan di Jakarta pada Rabu, 30 Juli 2025 oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyatakan bahwa pengawalan akuntabilitas sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan di daerah.
“Kami menaruh harapan besar agar kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara,” ungkapnya.
Ateh juga memberikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Malut yang dinilai proaktif dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas akuntabilitas dan integritas aparatur negara.
Dorong Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Kawasan Timur
Melalui kerja sama ini, BPKP dan Pemprov Maluku Utara menargetkan terwujudnya pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Nota kesepahaman ini juga diharapkan menjadi katalisator percepatan reformasi birokrasi serta pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
Sejumlah tantangan yang ingin diatasi melalui kerja sama ini meliputi:
- Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal
- Tata kelola dan pengendalian intern yang masih lemah
- Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum efektif
- Masih adanya isu integritas di lingkungan birokrasi
Gubernur Sherly Tjoanda menilai kesepakatan ini sebagai langkah strategis dalam membangun pemerintahan daerah yang lebih baik.
“Melalui Nota Kesepahaman ini, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi yang kokoh antara Pemprov Maluku Utara dan BPKP untuk mengawal pembangunan daerah secara lebih terarah dan akuntabel,” tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
