Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) resmi meluncurkan dua dokumen strategis yang menjadi fondasi pengembangan ekonomi biru berkelanjutan di Indonesia.
Dokumen tersebut adalah Blue Food Assessment (BFA) Indonesia dan Indonesia Blue Economy Index (IBEI).
BFA memetakan kondisi aktual dan strategis pangan akuatik guna mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Sementara itu, IBEI merupakan instrumen pengukuran yang komprehensif untuk menilai kemajuan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif di berbagai wilayah di Indonesia.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyebutkan bahwa kedua dokumen ini sangat penting karena memuat data, informasi, serta temuan terbaru yang menjadi landasan bagi transformasi ekonomi biru.
"Lautan Indonesia bukan hanya masa depan bangsa, tetapi masa depan dunia. Melalui peluncuran dua dokumen strategis ini, kita membangun fondasi perencanaan yang kuat, berbasis data, dan berpihak pada keberlanjutan", ungkapnya.
Kolaborasi Global untuk Ekonomi Biru
Penyusunan BFA melibatkan kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Uni Eropa, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Stanford University, dan Microsave Consulting.
Sementara itu, pengembangan IBEI difasilitasi oleh kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Uni Eropa sebagai mitra utama.
Kuasa Usaha Ad Interim Uni Eropa untuk Indonesia, Stéphane Mechati, menyampaikan apresiasinya atas upaya Indonesia dalam mendorong pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.
"Alat pengukuran berbasis data ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat perancangan kebijakan berbasis bukti dengan tujuan melindungi keanekaragaman hayati laut, mendorong mata pencaharian masyarakat pesisir, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi", ia mengungkapkan.
Kepala Bappenas juga menegaskan bahwa peluncuran BFA dan IBEI memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama pangan biru dunia.
Fokus utama dalam pengembangan ekonomi biru ke depan akan diarahkan pada efisiensi sistem produksi, peningkatan nilai tambah, pemenuhan konsumsi gizi protein yang berimbang, serta tata kelola kelautan yang menjaga keberlanjutan ekosistem.
"Kita ingin memastikan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga ekosistem dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. Inilah inti dari transformasi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045", ungkap Rachmat.
Peluncuran dua dokumen ini juga mencerminkan sinergi kuat antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan.
- Penulis :
- Shila Glorya
