Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dengan disepakatinya volume APBD Perubahan 2025 sebesar Rp32,8 triliun, arah kebijakan pembangunan di Jawa Barat harus terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan menghadirkan kesia-siaan.
Fokus Pendidikan dan Efisiensi Lahan
"Saya tidak menginginkan pembangunan yang berakhir dengan kesia-siaan, tetapi harus menghasilkan 'hasil', 'keluaran', dan 'manfaat' yang memadai bagi kepentingan publik," ungkap Dedi di Bandung, Kamis (7/8).
Ia menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan, bahkan pada tahun 2020 tidak ada pembangunan sekolah baru.
Sebagai solusi, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi serta integrasi gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan.
"Targetnya, pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar," ujarnya.
Penanganan Kesehatan dan Ancaman Fiskal
Di bidang kesehatan, Dedi mencontohkan tingginya kasus kusta dan TBC, terutama di Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, penanganan masalah kesehatan tersebut harus dilakukan dari akar masalah, yaitu rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan.
"Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan," katanya.
Ia juga menyoroti lonjakan migrasi peserta dari BPJS mandiri ke BPJS pemerintah yang berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal dan berdampak pada keuangan rumah sakit daerah karena tetap harus melayani pasien meski klaim belum dibayar.
"Ini masalah sederhana tapi berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal," ujar Dedi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Kesepakatan Bersama atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
Dalam sidang yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, sekaligus disampaikan Pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2026.
Volume anggaran KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 tersebut mencapai Rp32,8 triliun.
- Penulis :
- Shila Glorya
