Pantau – Ekonom dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, menyatakan bahwa dalam persoalan pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo, perlu adanya kejelasan legal pengelola, terutama selama masa transisi penyelesaian masalah hukum yang sedang berjalan.
Pengelola Harus Punya Legal Standing
Menurut Acuviarta, penunjukan pengelola Bandung Zoo harus memiliki landasan hukum yang kuat (legal standing) agar semua hak yang terkait dapat dijalankan dengan benar.
"Jadi harus clear dulu persoalan masalah hukumnya, sambil berproses ditentukan dulu dalam masa transisi siapa pengelola dengan aturan yang jelas, karena kan di objek wisata ini ada hak Pemkot Bandung, hak masyarakat juga, karenanya harus ada yang bertanggung jawabnya," ungkapnya.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak memiliki sumber daya dan instrumen yang cukup untuk mengelola kebun binatang secara langsung.
Karena itu, ia menilai bahwa kerja sama pengelolaan dengan pihak lain adalah langkah yang rasional.
"Saya kira sepanjang legal standing-nya bagus, perjanjiannya bagus enggak masalah itu dikerjasamakan. Karena kalau dikelola Pemkot juga mungkin nantinya bukan tambah bagus, malah bisa jadi tambah buruk karena kendala sumber daya tadi," jelas Acuviarta.
Potensi Kerugian dan Pentingnya Kejelasan
Bandung Zoo saat ini ditutup untuk waktu yang belum ditentukan karena tersandung kasus hukum yang tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.
Penutupan tersebut berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar per bulan bagi Kota Bandung.
Meski demikian, Acuviarta menilai bahwa kejelasan pengelolaan lebih penting dibandingkan potensi kerugian jangka pendek.
"Tetapi kan bukan masalah besar kecilnya ya bahwa kemudian Kebun Binatang itu harus bagus dulu gitu kan ya. Dengan adanya pengelola yang jelas, nanti mungkin kewajiban ke daerah per tahun untuk awal itu bisa diinvestasikan untuk ditingkatkan dulu biar bertambah bagus kebun binatang, nah di situ kan tentu ya nilai ekonominya akan semakin besar kan begitu," tambahnya.
Sementara itu, untuk menjaga keberlangsungan pemeliharaan hewan selama masa penutupan, Pemerintah Kota Bandung menunjuk Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI).
- Penulis :
- Aditya Yohan
