Pantau - PT Vale Indonesia Tbk menyatakan bahwa proses pemulihan dampak kebocoran pipa marine fuel oil (MFO) yang terjadi pada 23 Agustus 2025 di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, telah selesai dilakukan.
Kebocoran MFO dan Langkah Pemulihan
Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, pada Senin, 19 Januari 2026.
"Kebocoran terjadi pada tanggal 23 Agustus tahun 2025," ungkapnya.
Pipa yang bocor tersebut menyalurkan MFO dari Pelabuhan Balantang ke pabrik PT Vale sepanjang sekitar 60 kilometer.
Bernardus menjelaskan bahwa kebocoran diduga terjadi akibat pergeseran tanah setelah rangkaian gempa yang melanda wilayah tersebut.
Sebagai respons awal, perusahaan langsung memitigasi dampak dengan membersihkan minyak yang masuk ke saluran irigasi dan sungai.
PT Vale juga melakukan pendataan dampak serta pengambilan sampel rutin di sejumlah titik untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kondisi lapangan.
"Pada saat ini statusnya bahwa recovery atau pemulihan itu sudah selesai," ujarnya.
Dampak kebocoran meliputi saluran irigasi, aliran sungai, dan lahan pertanian warga di Desa Asuli, Kecamatan Towuti.
Perusahaan menyewa lahan sawah terdampak agar proses pemulihan tanah dapat dilakukan secara terkendali.
"Kalau misalkan satu tahun belum cukup, kami sewa lagi. Sampai itu pulih," ia mengungkapkan.
Para pemilik sawah terdampak menerima kompensasi atas hasil panen selama masa pemulihan berlangsung.
Pemerintah juga memastikan bahwa petani terdampak memperoleh kompensasi atas kerugian usaha tani.
Komitmen Lingkungan dan Audit Independen
Dalam rapat tersebut, Bernardus menyampaikan bahwa PT Vale menjalankan environmental and social impact assessment (ESIA) sebelum proyek atau operasi dimulai.
ESIA dilakukan untuk memetakan potensi dampak serta menetapkan langkah mitigasi.
Ia menyebutkan bahwa isu kualitas air, deforestasi, emisi karbon, dan hak asasi manusia menjadi perhatian utama dalam praktik pertambangan nikel.
Mitigasi terhadap kualitas air dilakukan melalui pemetaan aliran air larian tambang dan pembangunan kolam pengendapan.
Pembangunan kolam pengendapan bertujuan agar air yang dilepaskan ke badan air memenuhi baku mutu lingkungan.
Sebagai bagian dari komitmen rehabilitasi lahan, PT Vale juga membangun fasilitas pembibitan.
Perusahaan ini mengikuti audit dari Institute for Responsible Mining Assurance (IRMA) sebagai bentuk keterbukaan terhadap pengujian publik terkait praktik pertambangan yang bertanggung jawab.
"Rilis laporannya diperkirakan sekitar Maret 2026," ujar Bernardus.
Dalam RDP tersebut, ia juga menjelaskan bahwa izin penggunaan kawasan hutan (PPKH) milik PT Vale telah berakhir pada 28 Desember 2025.
Selama masa tunggu terbitnya izin baru, perusahaan menghentikan seluruh kegiatan operasional.
"Kami sama sekali berhenti beroperasi," tegasnya.
Vale juga menegaskan bahwa mereka fokus pada penghentian penyebaran minyak serta pemulihan lingkungan secara menyeluruh di wilayah terdampak.
- Penulis :
- Leon Weldrick
