Pantau - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menyatakan dukungan penuh terhadap target ekonomi Presiden Prabowo Subianto tahun 2026 sebagai arah pembangunan nasional, dengan menekankan pentingnya agar capaian ekonomi tidak berhenti sebagai angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan rakyat.
Pertumbuhan Harus Nyata, Bukan Sekadar Statistik
Hanif menegaskan bahwa target ambisius pemerintah harus tetap realistis, terukur, dan berpihak pada rakyat kecil.
"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai statistik, melainkan harus tercermin pada pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang stabil, dan pemerataan kesejahteraan," ungkapnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen menjadi harapan rakyat, namun angka 5,4 persen tidak akan tercapai bila masih menggunakan pola lama.
Diperlukan langkah strategis seperti industrialisasi untuk membuka lapangan kerja berkualitas, hilirisasi yang konsisten agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, serta pemangkasan birokrasi yang kerap menghambat investasi.
“Pertumbuhan 5,4 persen bukan hadiah, tapi buah dari industrialisasi yang nyata dan birokrasi yang efisien," kata Hanif.
Inflasi, Rupiah, dan Energi Jadi Indikator Kesejahteraan
Hanif juga menekankan bahwa inflasi rendah hanya berarti bila harga kebutuhan pokok terkendali.
Stabilitas harga beras, minyak goreng, cabai, dan energi menjadi indikator utama yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Inflasi 2,5 persen hanya berarti bila rakyat bisa berbelanja kebutuhan pokok dengan tenang," ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas nilai tukar rupiah. Target Rp16.500 per dolar AS dinilai realistis, tetapi yang lebih penting adalah menjaga stabilitas agar tidak terjadi gejolak.
“Yang rakyat butuhkan bukan angka kurs 16.500, tapi rupiah yang stabil dan tidak mudah diguncang,” tegasnya.
Terkait energi, Hanif mengingatkan agar pemerintah waspada terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
“Harga minyak jangan sampai jadi beban rakyat, tetapi harus jadi momentum memperkuat kedaulatan energi,” ujarnya.
Bonus Demografi dan Penanggulangan Kemiskinan
Hanif menyebut bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika pemerintah mampu memperluas lapangan kerja formal melalui digitalisasi, industrialisasi, dan dukungan UMKM naik kelas.
Jika tidak, generasi muda berisiko terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah.
Ia juga mengapresiasi target pemerintah untuk menekan kemiskinan ekstrem mendekati nol, namun menegaskan bahwa hal itu tidak bisa dicapai hanya dengan bantuan sosial.
Diperlukan kebijakan presisi, pemberdayaan ekonomi desa, akses permodalan, serta program yang menghubungkan warga miskin dengan pekerjaan produktif.
Komisi XI Siap Mengawal Target Ekonomi 2026
Hanif menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dinikmati seluruh lapisan masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak, agar ketimpangan sosial dapat ditekan.
Komisi XI DPR RI, menurutnya, berkomitmen untuk berdiri di barisan depan dalam mendukung sekaligus mengawal target ekonomi 2026.
"Komisi XI akan berdiri di barisan depan: memberi dukungan penuh, mengawal dengan kritis, dan memastikan setiap capaian benar-benar dirasakan rakyat banyak," pungkas Hanif.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
