Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memfasilitasi konsolidasi antara penyandang disabilitas dan pemerintah dalam rangka memperkuat sinergi dan merumuskan solusi atas tantangan inklusi di Indonesia.
Pemerintah Tegaskan Komitmen terhadap Pembangunan Inklusif
Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) serta program INKLUSI, dan dilaksanakan dalam acara Temu Inklusi #6 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada 2–4 September 2025.
"Pemerintah terus berusaha agar pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial. Kita ingin memastikan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, bisa menikmati hak dan kesempatan yang sama," ujar Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.
Temu Inklusi #6 mengusung tema "Komitmen, Sinergi, Aksi dan Inovasi Kebhinekaan untuk Indonesia Emas 2045", dan telah diselenggarakan sejak tahun 2014 sebagai wadah kolaborasi antara organisasi difabel, masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan pemerintah.
Kabupaten Cirebon Raih Penghargaan, Desa Inklusif Jadi Bukti Nyata
Kabupaten Cirebon menerima Kategori Khusus Penghargaan Pemerintah Daerah (PPD) Inklusif Disabilitas 2025.
Selain itu, lima provinsi terbaik penerima PPD Inklusif Disabilitas adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbolis.
“Penghargaan menjadi instrumen memastikan program pembangunan melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna sejak tahap perencanaan hingga evaluasi,” tegasnya.
Salah satu hasil nyata dari rangkaian Temu Inklusi adalah lahirnya konsep dan indikator Desa Inklusif, yang kini telah diterapkan di lebih dari 157 desa di 10 kabupaten dan lima provinsi.
Sinergi multipihak diharapkan dapat memperluas praktik baik pembangunan inklusif di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang adil dan merata untuk seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan.
Komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang inklusif juga tercermin dalam dokumen RPJMN 2025–2029, terutama pada:
Prioritas Nasional 4, yang diarahkan untuk membangun masyarakat inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas
Prioritas Nasional 6, yang menekankan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali
- Penulis :
- Aditya Yohan
