Pantau - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan audiensi dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) untuk merespons tujuh Desakan Darurat Ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, Luhut menegaskan pemerintah memandang para ekonom sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan nasional.
Ia menyampaikan, "Kami ingin mendengar langsung, menyampaikan apa yang telah pemerintah lakukan, dan memastikan bahwa pemerintah aware terhadap berbagai persoalan yang dihadapi," ungkapnya.
Pemerintah Dorong Deregulasi dan Digitalisasi
Luhut menjelaskan pemerintah terus mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi.
Salah satu langkah nyata adalah percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Selain itu, pemerintah tengah mengupayakan relokasi beberapa perusahaan garment dan alas kaki yang sedang dalam proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat.
Jika berhasil, langkah tersebut berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.
DEN juga menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja negara serta peningkatan penerimaan melalui digitalisasi.
Salah satu proyek percontohan yang segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.
Menurut Luhut, langkah ini akan meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi anggaran karena bantuan menjadi lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan masyarakat.
Kolaborasi Pemerintah dan Ekonom
Luhut menekankan kolaborasi erat antara pemerintah, ekonom, dan akademisi sebagai kunci membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan.
Ia menyampaikan, "Masukan bapak dan ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan," ujarnya.
Perwakilan AEI, Jahen F. Rezki, menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan pemerintah untuk berdialog langsung.
"Ini adalah diskusi yang produktif dan kami berharap agar desakan yang disusun perlu dijadikan pertimbangan pemerintah untuk pembuatan kebijakan kedepannya dan diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala," ungkap Jahen.
Sebelumnya, AEI telah menyampaikan tujuh Desakan Darurat Ekonomi pada 9 September 2025, yang meliputi perbaikan misalokasi anggaran, penguatan independensi institusi negara, penghentian dominasi negara yang melemahkan ekonomi lokal, deregulasi kebijakan, prioritas penanganan ketimpangan, penerapan kebijakan berbasis bukti, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan demokrasi.
- Penulis :
- Arian Mesa
