Pantau - Pemerintah resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 guna menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut paket ini mencakup delapan program akselerasi 2025, empat program lanjutan 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja.
Program Akselerasi 2025
Sejumlah langkah prioritas ditempuh tahun ini, mulai dari program magang industri bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun kelulusan dengan target 20 ribu peserta.
Peserta akan menerima uang saku setara UMP selama enam bulan dengan alokasi anggaran Rp198 miliar.
Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dari sektor padat karya ke pariwisata, hotel, restoran, dan kafe ditargetkan menyasar 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp120 miliar selama tiga bulan tersisa tahun pajak 2025.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan pada Oktober–November 2025 senilai Rp7 triliun, yang akan dievaluasi Desember mendatang.
Bagi pekerja bukan penerima upah seperti ojol, sopir, kurir, dan tenaga logistik, disiapkan bantuan iuran JKK dan JKM dengan diskon 50 persen selama enam bulan.
Target penerima manfaat mencapai 731.361 orang dengan manfaat berupa santunan kecelakaan 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk dua anak, serta santunan ahli waris Rp42 juta.
Di sektor perumahan, bunga kredit BPJS TK diturunkan menjadi BI rate +3 persen untuk pekerja dan BI rate +4 persen untuk pengembang, dengan relaksasi SLIK OJK serta dukungan target tiga juta rumah.
Program padat karya tunai juga dilaksanakan Kementerian PUPR dan Kemenhub pada September–Desember 2025 dengan target 609.465 penerima manfaat.
Total anggaran Rp5,3 triliun digelontorkan, terdiri atas Rp3,5 triliun oleh KemenPU dan Rp1,8 triliun oleh Kemenhub.
Deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berbasis risiko juga masuk dalam program ini dengan integrasi OSS dan perluasan RDTR di 50 daerah tahun ini serta 300 daerah pada 2026.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program perkotaan berupa pilot project di kota besar termasuk Jakarta untuk mendukung pemukiman dan ruang bagi gig economy.
Program Lanjutan 2026
Mulai 2026, PPh Final 0,5 persen untuk UMKM beromzet hingga Rp4,8 miliar per tahun diperpanjang hingga 2029 dengan target 542 ribu wajib pajak dan anggaran Rp2 triliun.
PPh 21 DTP sektor pariwisata juga diperpanjang dengan alokasi Rp480 miliar untuk pekerja bergaji di bawah Rp10 juta per bulan.
Sementara PPh 21 DTP industri padat karya meliputi alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, dan kulit dengan target 1,7 juta pekerja dan anggaran Rp800 miliar.
Diskon iuran JKK dan JKM akan diperluas ke petani, nelayan, pedagang, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga dengan target 9,9 juta penerima manfaat dan anggaran Rp753 miliar.
Program Penyerapan Tenaga Kerja
Untuk memperluas kesempatan kerja, pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan target 80 ribu usaha baru yang mampu menyerap 681 ribu pekerja.
Revitalisasi tambak Pantura seluas 20 ribu hektare ditargetkan membuka 168 ribu lapangan kerja.
Di sektor kelautan, program modernisasi kapal nelayan dengan pembangunan 1.000 kapal baru berkapasitas 30–2.000 GT diproyeksikan menciptakan 200 ribu lapangan kerja.
Sementara program perkebunan rakyat melalui replanting 870 ribu hektare komoditas tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala ditargetkan menyerap 1,6 juta tenaga kerja.
Airlangga menegaskan bahwa Paket Ekonomi 2025 akan diperkuat program penyerapan likuiditas oleh Kemenkeu dan pengawasan tim akselerasi program prioritas yang dipimpin Menko Perekonomian dan Menko Pangan, bersama sejumlah menteri terkait.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
