
Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank umum memicu reaksi “panas-dingin” dari kalangan perbankan yang tengah menuntaskan target kredit menjelang akhir tahun.
Dana Pemerintah Perkuat Likuiditas dan Tekan Biaya Dana
Airlangga menyatakan, “Itu membuat banker agak panas-dingin juga, karena tadinya sudah agak tenang dengan situasi di akhir tahun, namun dipacu dengan adanya tambahan dana Rp200 triliun di market,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah tersebut menambah likuiditas di pasar, yang diharapkan dapat menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF), meredam persaingan antarbank, serta mendorong penurunan suku bunga kredit.
Adapun rincian penempatan dana tersebut yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp55 triliun, Bank Mandiri Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
Airlangga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pembiayaan produktif di sektor riil.
Pemerintah Dorong Pertumbuhan Melalui Kredit Program Perumahan
Selain penempatan dana, pemerintah juga meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) untuk pelaku UMKM di sektor perumahan, baik dari sisi penyediaan (supply side) maupun permintaan (demand side).
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp130 triliun untuk program ini, terdiri atas Rp113 triliun untuk sisi penyediaan dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan.
“Jadi angka yang kita siapkan untuk KUR perumahan ini Rp130 triliun. Dari segi supply side, kredit ini bisa mencapai plafon sampai dengan Rp20 miliar. Sehingga ini untuk UMKM yang bergerak di bidang konstruksi itu bisa menyediakan perumahan rakyat,” ia menjelaskan.
Airlangga juga berharap Permata Bank dapat memanfaatkan program tersebut, di mana pemerintah menanggung subsidi bunganya.
Subsidi bunga yang diberikan pemerintah yaitu sebesar 5 persen efektif per tahun untuk sisi penyediaan, 10 persen untuk debitur dengan plafon Rp10 juta–Rp100 juta, dan 5,5 persen untuk debitur dengan plafon Rp100 juta–Rp500 juta.
“Jadi kalau Permata Bank memberikan kredit berapapun, pemerintah subsidi 5 persen. Sehingga masyarakat bisa menerima manfaatnya. Ini untuk mendorong program pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah. Dari KUR saja bisa dibangun sekitar 320 ribu perumahan untuk tipe rumah yang paling kecil,” tutur Airlangga.
Pertumbuhan Ekonomi Tetap Dijaga di Tengah Ketidakpastian Global
Airlangga menegaskan komitmen pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus kebijakan fiskal yang hati-hati (prudent), dengan defisit di bawah 3 persen dan rasio utang tetap terkendali.
Ia menuturkan bahwa strategi menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen mencakup investasi infrastruktur, hilirisasi berkelanjutan untuk menciptakan nilai tambah, pemberdayaan sektor riil, dan digitalisasi UMKM.
“Di tengah ketidakpastian global, resiliensi Indonesia tinggi. Kita tetap tumbuh, kita berinovasi, dan Indonesia memimpin di global dengan pekerjaan rumah yang terjaga. Ini membuat Indonesia diapresiasi oleh berbagai pemimpin negara lain. Dengan fondasi kokoh, mari kita terus membangun,” pungkasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya