Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh menyusul penolakan ekspor 152,32 ton udang oleh Amerika Serikat karena mengandung cemaran radioaktif Cesium-137.
Penolakan tersebut menyebabkan kerugian sebesar Rp20,9 miliar dan dianggap mencoreng reputasi ekspor nasional serta mengancam kepercayaan pasar internasional terhadap keamanan pangan Indonesia.
Daniel menyatakan bahwa insiden ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kredibilitas industri perikanan Indonesia di pasar global.
Ekspor Pulih Usai Sertifikasi FDA
Setelah melalui proses diplomasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menetapkan Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga sertifikasi bebas Cesium-137.
Sejak 31 Oktober, skema sertifikasi tersebut resmi diberlakukan dan sebanyak 106 ton udang senilai Rp20,14 miliar berhasil diekspor kembali ke Amerika Serikat.
KKP bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Bea Cukai melakukan verifikasi langsung terhadap kontainer ekspor untuk memastikan tidak ada kontaminasi.
Dorongan Evaluasi dan Penguatan Sistem Pengawasan
Daniel mendesak KKP, Kementerian Perdagangan, BPOM, dan BRIN segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai produksi dan distribusi udang, mulai dari tambak hingga pelabuhan ekspor.
Ia menilai sistem pengawasan ekspor masih terfragmentasi dan koordinasi antar lembaga dinilai lemah saat terjadi krisis.
Pemerintah didorong membentuk sistem sertifikasi dan inspeksi pra-ekspor terpadu untuk mencegah terulangnya penolakan ekspor di masa mendatang.
Daniel menekankan perlunya kerja sama lintas lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, untuk memastikan tidak ada kontaminasi radioaktif dari aktivitas industri maupun limbah ke wilayah pesisir.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap ekspor hasil laut meskipun udang merupakan komoditas unggulan nasional.
Daniel meminta KKP memperkuat sistem jaminan mutu nasional agar memenuhi bahkan melampaui standar internasional.
Ia menegaskan keamanan pangan laut harus dijadikan bagian penting dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia.
Pemerintah diminta segera membangun sistem deteksi dini untuk mendeteksi potensi cemaran kimia, mikroba, maupun radioaktif dalam produk ekspor.
Daniel menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi dengan mempublikasikan hasil uji laboratorium nasional secara berkala untuk menjaga kepercayaan publik dan mitra internasional.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Tria Dianti
