Pantau - Komisi XII DPR RI mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menuntaskan akses elektrifikasi di 24 desa di Provinsi Sumatera Selatan yang hingga kini masih belum teraliri listrik, meski wilayah tersebut dikenal sebagai lumbung energi nasional dengan surplus daya yang besar.
Desa-Desa di OKI dan OKUS Hadapi Kendala Berat Geografis
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII ke Palembang, Jumat (21/11/2025).
"Kami mendorong PLN untuk segera melakukan pemenuhan terhadap 24 desa di Palembang (Sumatera Selatan) yang hingga kini belum teraliri listrik. Jika jalur konvensional sulit dilakukan, PLN harus mempertimbangkan alternatif seperti PLTS komunal atau produk super sun," ujarnya.
Sebagian besar desa tersebut berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang memiliki kondisi geografis pesisir dan rawa, sehingga menyulitkan pemasangan tiang listrik konvensional.
"Secara geografis, desa-desa di OKI berada di pesisir dan rawa, sehingga tiang transmisi konvensional sulit dipasang. Secara teknis, dibutuhkan tiang khusus. Karena itu, PLN perlu menyesuaikan pendekatan sesuai kondisi lapangan," lanjut Dewi.
Selain OKI, beberapa desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) juga belum menikmati listrik karena keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi.
Komisi XII Dorong PLN Susun Peta Energi Alternatif
Komisi XII DPR RI meminta PLN menyusun peta pendekatan alternatif agar target elektrifikasi bisa tercapai.
Solusi yang disarankan meliputi jaringan darat, PLTS komunal, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan lain yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
"Kami mendorong PLN mencari opsi terbaik sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Jangan terpaku pada satu metode. Yang penting desa-desa ini dapat teraliri listrik dalam satu hingga dua tahun ke depan," kata Dewi.
Ia juga menekankan bahwa akses listrik bagi masyarakat desa adalah simbol kehadiran negara dan bentuk nyata pemerataan pembangunan.
"Setiap kali saya kunjungan dapil, masyarakat selalu mengatakan, ‘Ibu, kalau kami belum mendapat listrik, berarti kami belum termasuk merdeka, kan?’ Itu menggambarkan betapa pentingnya elektrifikasi bagi mereka," tuturnya.
DPR Siap Kawal Elektrifikasi Lewat Anggaran dan Pengawasan
Komisi XII menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program elektrifikasi nasional melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
Komisi juga akan mendorong optimalisasi pemanfaatan dana APBN untuk mendukung program Listrik Desa (LISDES) dan Penyambungan Baru Listrik (PBL).
"Kami akan terus mengawasi agar setiap rupiah subsidi listrik untuk masyarakat benar-benar sampai ke desa-desa yang paling membutuhkan," tutup Dewi.
- Penulis :
- Gerry Eka
