Pantau - Pemerintah mengucurkan belanja negara sebesar Rp66,31 miliar selama Januari–Oktober 2025 untuk mendukung infrastruktur pertanian dan perkebunan di Bali guna meningkatkan produktivitas serta perekonomian daerah.
Realisasi Anggaran dan Tantangan Penyerapan
Kepala Kanwil DJPb Bali Muhammad Mufti Arkan menyampaikan, "Sampai saat ini realisasi itu sebesar 63,83 persen dari total alokasi mencapai Rp103,88 miliar pada 2025," ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran karena realisasi dinilai masih rendah akibat sejumlah faktor seperti penyesuaian petunjuk teknis dengan kementerian pusat dan penyelesaian kontrak yang baru rampung.
Ia menjelaskan, "Ada banyak sebab seperti petunjuk teknis belum keluar, kontrak baru mulai awal tahun, kemudian baru diselesaikan akhir tahun. Mudah-mudahan dalam dua bulan ini bisa segera naik realisasinya," ia mengungkapkan.
Dana tersebut disalurkan melalui dua skema yaitu transfer ke daerah (TKD) dan belanja pemerintah pusat (BPP).
TKD memiliki pagu Rp2,67 miliar dengan realisasi Rp1,33 miliar atau 50 persen dan "Anggaran itu terutama mendukung bantuan operasional penyuluh pertanian," ungkapnya.
BPP memiliki pagu Rp101,21 miliar dengan realisasi Rp64,97 miliar atau 64,20 persen.
Komponen terbesar BPP berasal dari operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi seperti irigasi daerah, bendungan, pengendali banjir, dan irigasi multikomoditas.
Kegiatan dengan realisasi tertinggi mencapai 94 persen adalah rehabilitasi jaringan irigasi multikomoditas dan prasarana pendukung ketahanan pangan.
Beberapa kegiatan strategis tercatat masih di bawah 60 persen seperti pengadaan alat dan mesin pra panen sebesar 58,78 persen, koordinasi pendampingan program strategis sebesar 37,38 persen, serta penyusunan dokumen teknis dan kelembagaan irigasi sebesar 35 persen.
Kontribusi Sektor Pertanian dan Upaya Mitigasi Kampanye Negatif
Mufti menambahkan bahwa jika dibandingkan tahun sebelumnya, belanja sektor tersebut menurun karena adanya efisiensi dan tidak adanya pembangunan infrastruktur besar seperti bendungan pada 2025.
Ia mencontohkan Bendungan Sidan di Gianyar yang dibiayai APBN tahun jamak 2022–2024 sebesar Rp582 miliar dan total biaya pembangunan sejak 2018 mencapai Rp1,5 triliun.
Bendungan Tamblang di Buleleng juga dibangun melalui anggaran tahun jamak sebesar Rp820 miliar pada 2022.
Pemerintah disebut memberi perhatian besar pada sektor pertanian dan perkebunan termasuk kakao sebagai salah satu produk unggulan Bali, di mana produk cokelat Bali telah menembus pasar ekspor.
Mufti menjelaskan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan termasuk kakao terhadap PDRB Bali yakni 1,36 persen pada 2023 dan 1,34 persen pada 2024.
Ia menyampaikan, "Kontribusi khusus kakao ke PDRB itu tidak besar tapi dia unik karena meningkatkan nilai tukar petani. Di Bali sedikit NTP di atas 100, tapi kakao itu cukup tinggi yang terakhir pada Oktober 2025 di atas indeks 100," ungkapnya.
Produk ekspor pertanian, kehutanan, dan perkebunan masih menghadapi tantangan seperti kampanye hitam akibat persaingan antarnegara.
Untuk mitigasi, pemerintah bersama lintas kementerian dan lembaga melakukan upaya meredam kampanye negatif terhadap produk ekspor Indonesia.
Mufti mengatakan, "Kami terjun ke pasar, melihat produk. Kalau ada mencantumkan kampanye negatif, kedutaan langsung mengirim surat mempertanyakan apa dasar kampanye itu. Setelah itu mereka melakukan koreksi," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
