Pantau - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun hingga 31 Desember 2025, atau setara dengan 72,5 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengungkapkan data tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta pada Kamis (8/1/2026).
"Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp51,5 triliun," ungkapnya.
Dari total anggaran tersebut, nilai manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat mencapai Rp43,3 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran, yaitu siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, guru, serta tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.
Jumlah penerima manfaat program MBG hingga akhir 2025 mencapai 56,13 juta orang dari total target 82,9 juta orang yang tersebar di 38 provinsi.
Presiden Prabowo menargetkan agar program MBG dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia pada akhir 2026.
Infrastruktur Program dan Serapan Tenaga Kerja
Pelaksanaan program MBG dijalankan oleh 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Program ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yaitu sebanyak 789.319 orang.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp335 triliun guna melanjutkan program MBG.
Dari jumlah tersebut, Rp268 triliun akan disalurkan melalui kementerian dan lembaga, terutama Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan Rp67 triliun atau sekitar 20 persen dicadangkan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada September 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa 95,4 persen dari anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun akan difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional.
Sementara itu, 4,6 persen dari anggaran atau sebesar Rp12,4 triliun digunakan untuk mendukung manajemen program.
Rincian Fungsi dan Jenis Belanja
Jika dilihat dari segi fungsi, alokasi anggaran program MBG pada 2026 terbagi sebagai berikut:
- 83,4 persen atau Rp223,5 triliun untuk fungsi pendidikan,
- 9,2 persen atau Rp24,7 triliun untuk fungsi kesehatan,
- 7,4 persen atau Rp19,7 triliun untuk fungsi ekonomi.
- Dari sisi jenis belanja, komposisi anggaran terdiri atas:
- 97,7 persen untuk belanja barang,
- 1,4 persen untuk belanja pegawai,
- 0,9 persen untuk belanja modal.
"Jika dikategorikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional, maka 2,9 persen itu operasional, sementara 97,1 persen non-operasional," ujar Dadan.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar program MBG tidak dijalankan secara tergesa-gesa dan lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas.
"Presiden berpesan jangan ngoyo dalam MBG, utamakan kualitas," ungkapnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
