Pantau - Kebuntuan politik global dalam menghadapi perubahan iklim semakin kontras dengan realitas ekonomi dunia yang bergerak cepat dan dinilai tidak terhindarkan.
Dalam berbagai forum internasional, termasuk COP30 di Belem, para pemimpin dunia belum mampu mencapai kesepakatan tegas terkait agenda iklim.
Kegagalan tersebut mencakup belum adanya komitmen kuat untuk penghapusan bahan bakar fosil secara menyeluruh.
Upaya penghentian deforestasi global juga belum menghasilkan kesepakatan yang mengikat.
Pendanaan iklim bagi negara-negara rentan hingga kini belum mengalami peningkatan signifikan.
Di luar ruang perundingan, pasar dan sistem keuangan global dinilai telah menentukan arah masa depan pembangunan.
Perubahan iklim dan degradasi ekologi tidak lagi dipandang semata sebagai isu lingkungan.
Fenomena tersebut telah menjadi kekuatan ekonomi yang memengaruhi harga, risiko, dan keputusan investasi global.
Bagi Indonesia, perubahan iklim dinilai sebagai krisis nyata yang sudah berlangsung dan bukan ancaman abstrak di masa depan.
Banjir besar yang terjadi di Sumatera pada periode 2023 hingga 2025 menjadi bukti konkret dampak tersebut.
Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan tercatat mengalami banjir berulang.
Bencana tersebut menenggelamkan ribuan rumah, merusak lahan pertanian, serta melumpuhkan jalur logistik utama.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari 1.500 kejadian bencana hidrometeorologi sepanjang 2024.
Banjir menyumbang lebih dari 45 persen dari total kejadian bencana nasional.
Kerugian ekonomi langsung akibat banjir dan longsor diperkirakan melampaui Rp50 triliun per tahun.
Kerugian tersebut belum mencakup dampak jangka panjang terhadap produktivitas dan peningkatan tingkat kemiskinan.
Pendekatan politik dan kebijakan publik dinilai masih berorientasi jangka pendek dalam merespons krisis iklim.
Subsidi energi fosil tercatat masih besar sementara alih fungsi hutan terus berlangsung.
Investasi adaptasi iklim masih kerap dipandang sebagai beban fiskal dan belum diposisikan sebagai kebutuhan ekonomi.
Lembaga pemeringkat kredit internasional mulai memasukkan risiko iklim dan kerusakan lingkungan dalam penilaian utang negara.
Negara dengan tingkat deforestasi tinggi dan kerentanan banjir besar menghadapi biaya pinjaman yang lebih mahal.
Ketergantungan pada energi fosil dinilai mempersempit ruang fiskal negara, termasuk Indonesia.
Di sisi lain, transisi energi global telah memasuki fase yang dinilai tidak dapat diputar balik.
Pada 2024, energi terbarukan menyumbang sekitar 63 persen pasokan listrik di Jerman dan sekitar 46 persen di India.
Lebih dari 90 persen kapasitas pembangkit listrik baru di Amerika Serikat berasal dari energi terbarukan.
Secara global, biaya listrik tenaga surya dan angin darat tercatat sekitar 40 hingga 50 persen lebih rendah dibanding pembangkit fosil termurah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
