Pantau - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menyederhanakan regulasi demi menarik investasi sektor kesehatan, sebagai bagian dari upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.
Investasi Besar Diperlukan Capai Target Ekonomi
Dalam pernyataannya, Menkes Budi menjelaskan bahwa untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 8 persen, diperlukan tambahan investasi sekitar 270 miliar dolar AS.
"Bagaimana cara kita bisa mencapai pertumbuhan 8 persen ini secara lebih konkret dan nyata. Gross Domestic Product (GDP) Indonesia itu sekitar 1,5 triliun dolar AS. Jadi, kalau kita mau mencapai pertumbuhan naik dari 5 persen ke 1 persen saja, kita butuh pertumbuhan sebesar 15 miliar dolar AS. Karena itu, 1 persen dari 1,5 triliun," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa untuk menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1 miliar dolar AS, diperlukan investasi senilai 6 miliar dolar AS.
Dengan demikian, jika ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, dibutuhkan investasi sekitar 90 miliar dolar AS, dan untuk mengejar target 3 persen tambahan pertumbuhan, dibutuhkan total investasi 270 miliar dolar AS.
"Kita di pemerintahan menyadari bahwa pemerintahan nggak punya uang 270 miliar dolar AS itu," ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta untuk menutup kekurangan investasi tersebut.
Potensi Sektor Kesehatan dan Peran Swasta
Budi mencontohkan bahwa untuk menaikkan kontribusi sektor kesehatan sebesar 1 persen terhadap GDP, diperlukan investasi sebesar 9 miliar dolar AS di bidang farmasi, alat kesehatan, dan pelayanan kesehatan.
"Kalau kita lihat GDP Indonesia 1,5 triliun dolar AS. Angka 1,5 triliun dolar AS kan hampir 23-24 ribu triliun (rupiah) kan. APBN kita kan cuma berapa? 3.700 (triliun rupiah). Jadi, pemerintah kontribusinya paling cuma 10 persen sampai 15 persen, sisanya itu harus dari swasta," jelasnya.
Ia menilai sektor kesehatan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, salah satunya melalui produksi sediaan immunoglobulin intravena (IVIG) seperti Gammaraas yang berfungsi meningkatkan sistem imun.
Budi juga mengisahkan pengalaman pribadinya saat pandemi COVID-19, ketika tantenya membutuhkan obat IVIG namun Indonesia tidak sempat mengimpor sehingga menyebabkan kematian kerabatnya tersebut.
Ia menyebut bahwa produk seperti albumin, IVIG, serta Factor VIII dan IX termasuk dalam 10 besar produk yang dibeli oleh rumah sakit-rumah sakit Kementerian Kesehatan, dan seluruhnya masih 100 persen impor.
"Saya berasumsi rumah sakit di Indonesia juga gitu. Ini 100 persen impor. Bahan bakunya adalah darah. Darah ini Indonesia adalah produsen nomor 4 terbesar dunia. Karena kita penduduknya nomor 4," ia mengungkapkan.
Namun, ia menyayangkan sektor layanan kesehatan belum masuk dalam prioritas hilirisasi pemerintah.
Menurutnya, sebelumnya tidak ada investor yang berminat karena regulasi hanya mengizinkan BUMN untuk memproduksi sediaan tersebut.
Setelah bekerja sama dengan Kementerian BUMN, regulasi itu diubah agar swasta juga bisa berinvestasi dalam pengembangan produk.
"Karena proses di BUMN terlalu lama," katanya.
Setelah regulasi diubah, dalam waktu enam bulan sudah ada pihak swasta yang mulai berinvestasi.
"Ini adalah salah satu contoh yang saya minta bantuan dari teman-teman BPOM di hari ulang tahunnya agar mulai kita bersama-sama memfasilitasi investasi dari swasta untuk masuk," ujarnya.
Tujuan akhirnya adalah mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto serta menciptakan lapangan kerja.
- Penulis :
- Arian Mesa
