Pantau - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomunikasi dengan PT PLN (Persero) untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan bahwa komunikasi tersebut dilakukan pada minggu sebelumnya guna memastikan ketersediaan energi primer, terutama batu bara.
"Minggu lalu, untuk ketersediaan energi primer, terutama batu bara, ini kami sudah berkomunikasi juga dengan PLN," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.
Pemetaan Pembangkit Urgen dan Sorotan Distribusi
Dalam rapat bersama PLN, Kementerian ESDM meminta perusahaan listrik negara itu memetakan pembangkit listrik yang masuk kategori urgen atau darurat.
Yuliot menjelaskan kebutuhan batu bara seharusnya telah terpenuhi melalui kewajiban perusahaan tambang menjual sekitar 30 persen dari total produksinya kepada PLN melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).
"Karena sekitar 30 persen dari total produksi digunakan untuk keperluan pembangkit dalam negeri. Jadi, secara kebutuhan itu seharusnya mencukupi," ujar dia.
Ia menilai persoalan utama bukan pada jumlah produksi, melainkan pada distribusi dan pengiriman batu bara dari lokasi tambang ke pembangkit yang harus tepat waktu.
Yuliot mencontohkan adanya pembangkit yang memiliki batas minimal cadangan batu bara selama 20 hari operasi sehingga proses pengadaan tidak boleh terlambat.
"Jangan sampai itu pengadaan terjadi keterlambatan," ujar dia.
Pasokan LNG dan Rencana Pemangkasan Produksi
Selain batu bara, Yuliot mengingatkan bahwa energi primer pembangkit listrik juga mencakup ketersediaan LNG yang harus dijaga.
Ia menegaskan bahwa pasokan energi primer ke pembangkit menjadi perhatian langsung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar tidak terjadi gangguan listrik di dalam negeri.
"Pak Menteri pun, itu pasokan energi primer ke pembangkit listrik menjadi concern beliau. Jangan sampai pembangkit di dalam negeri, energi primernya itu ada terganggu," kata Yuliot.
Pada awal 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa produksi batu bara nasional akan dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton.
Angka tersebut turun hampir 200 juta ton dibandingkan realisasi produksi batu bara tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Kebijakan pemangkasan produksi itu bertujuan menjaga harga komoditas batu bara tetap stabil di pasar global.
- Penulis :
- Arian Mesa
