Pantau - Pemerintah melalui Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyiapkan anggaran Rp1,7 triliun pada 2025 untuk program peremajaan lahan tebu atau bongkar ratoon guna meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Program tersebut ditargetkan mencakup peremajaan lahan tebu seluas 100.000 hektare setiap tahun dengan fokus mengganti tanaman tebu tua yang sudah tidak produktif di berbagai daerah.
Amran menyatakan, "Kami anggarkan (tahun) 2025 itu Rp1,7 triliun dan itu hibah APBN untuk bongkar ratoon untuk masyarakat. Kami yakin insya Allah kalau ini konsisten tahun 2027 itu swasembada gula putih, kemudian kita lanjutkan untuk industri," ungkapnya.
Kesenjangan Produksi dan Tantangan Tebu Tua
Pemerintah mencatat kebutuhan gula nasional mencapai sekitar 6,7 juta ton, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 2,67 juta ton sehingga terjadi kesenjangan signifikan.
Salah satu penyebab utama rendahnya produksi adalah kondisi tanaman tebu ratoon yang sudah tua dan tidak produktif.
Diperkirakan sekitar 70–80 persen dari total 500.000 hektare lahan tebu nasional tidak lagi layak produksi sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas.
Amran menyatakan, "Salah satu persoalan utama adalah rendahnya produktivitas akibat tanaman tebu ratoon yang sudah tua dan rusak, dengan sebagian besar tidak lagi layak sehingga perlu dilakukan peremajaan secara masif," ujarnya.
Pemerintah menargetkan peremajaan tebu seluas 300.000 hektare secara bertahap dengan capaian 100.000 hektare per tahun, meski saat ini realisasi baru sekitar 10 persen dari kebutuhan ideal 25 persen per tahun.
Strategi Kolaborasi dan Penguatan Industri
Program peremajaan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan BUMN seperti PTPN untuk memastikan peningkatan produktivitas berjalan optimal di lapangan.
Pemerintah menilai sektor pertanian, khususnya sub sektor perkebunan tebu, memiliki peran strategis dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Selain peremajaan, pemerintah juga mengembangkan pemanfaatan molase menjadi etanol guna meningkatkan nilai tambah dan mengatasi potensi kelebihan pasokan.
Pemerintah turut menyoroti pentingnya pengendalian gula rafinasi agar tidak masuk ke pasar konsumsi karena dapat menekan harga dan merugikan petani tebu.
Dengan pendekatan holistik yang mencakup peremajaan, regulasi, dan pengembangan industri turunan, pemerintah optimistis swasembada gula konsumsi dapat tercapai pada 2027 sebelum berlanjut ke penguatan produksi gula industri.
- Penulis :
- Shila Glorya
