Duh, Akses Jasa Keuangan di Indonesia Masih Tertinggal dari Filipina

Pantau.com - Sebagian masyarakat Indonesia masih belum mendapatkan akses jasa keuangan atau inklusi keuangan.  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahkan mengungkapkan, inklusi keuangan di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, misalnya Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Filipina.

"Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada masalah pendalaman di sektor jasa keuangan tersebut," ujar Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti saat ditemui dalam acara 100 Ekonom Perempuan, di Century Park, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Bulog Diminta Waspada Soal Rencana Impor 100.000 Ton Bawang Putih

Padahal kata dia, sektor jasa keuangan merupakan salah satu bagian yang penting terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi. 

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stagnan dikisaran 5 persen membutuhkan upaya untuk mencegah berlanjutnya pemburukan situasi. Dan sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang berperan di dalamnya," paparnya. 

Sehingga kata Destry, pendalaman keuangan masih menjadi hal penting yang perlu diangkat pasalnya, kondisi sektor keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan dengan 115 bank umum dan 1.593 BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang menguasai 77,15 persen pangsa pasar aset.

Sementara pasar modal Indonesia, baik ekuitas, maupun obligasi masih jauh tertinggal jika dibandingkan negara lain. Sehingga kata dia inklusi keuangan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan kedepan. 

Baca juga: Anggaran Pemilu 2019 Capai Rp25,7 Triliun, Habis untuk Apa Saja Nih?

"Untuk itu diperlukan perbaikan dari sisi demand (investor), suply (instrumen), infrastruktur pasar dan kebijakan yang kondusif, serta memperkuat regulasi untuk melindungi hak-hak investor dan jaminan penegakan hukum, serta menyederhanakan perizinan usaha dan investasi keuangan," katanya. 

"Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi ke depan, sektor jasa keuangan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi sehingga perlu dilakukan upaya inklusi keuangan,  baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan," jelasnya.