Pantau.com - Ekonom Faisal Basri kembali melontarkan kritik pada Pemerintah Joko Widodo, kali ini khususnya Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dirinya menyoroti banyaknya persoalan ekonomi yang justru ditangani Luhut.
Praktis, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanya mengurus Kartu Prakerja dan Omnibus Law. Bahkan Faisal Basri terang-terangan mengungkap dugaan kejanggalan dalam program Kartu Pra-kerja dalam sebuah acara di Kompas TV.
Faisal Basri melayangkan sindirannya, janggal jika urusan Kartu Pra-kerja justru ditangani oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto. Lantas menyebut Airlangga diamanahi program tersebut karena tak tak punya kesibukan.
Baca juga: INDEF Ingatkan, APBN Seharusnya Dongkrak Kesejahteraan Rakyat
Ucapan Faisal Basri itu sempat membuat presenter tertawa. Mulanya ia menyoroti besarnya dana yang digelontorkan untuk melancarkan program Kartu Pra-kerja. "Yang saya lihat janggal adalah jangan anggap 28 persen dari (Rp) 5,6 triliun itu kecil, itu jumlahnya (Rp) 1,5 triliun. Itu jumlah yang sangat teramat besar,"ujar Faisal Basri.
Selain itu, Ekonom senior dari Universitas Indonesia tersebut menyoroti sasaran Program Kartu Pra-kerja yang dinilai begitu banyak. Dimana jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat, bahkan mencapai 9 juta orang.
"Kemudian yang kedua, yang mau disasar ini apa? Penganggur? Penganggur per Februari (2020) itu 6,9 juta, korban PHK menurut Kemenaker mendekati 3 juta, jadi 9 jutaan ya," tambah Faisal Basri.
Baca juga: Faisal Basri: Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 0,5 Persen di 2020
Menurutnya, akan sangat luar biasa jika semua pengangguran itu dibantu oleh Kartu Pra-kerja. "Nah berarti yang melamar di platform ini 9 juta semua penganggur dan korban PHK, secara matematik itu ter-cover luar biasa hebat," paparnya.
Faisal pun menyinggung soal Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, yang mengurusi Kartu Pra-kerja. Menurutnya, urusan Kartu Prakerja tak selayaknya ditangani oleh Airlangga Hartanto. "Sangat tidak tepat, namanya juga menteri koordinator, bukan pelaksana. Itu saya sudah sepakat sekali lah," tuturnya.
Terkait hal itu, ia lantas menyoroti dominasi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang justru mendominasi urusan ekonomi. "Kalau Kemenko kan kurang kerja karena separuh pekerjaannya beralih ke kantor Menko Maritim," jelasnya.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
