Pantau Flash
HOME  ⁄  Food & Travel

Wamenpar Berencana Diskusi dengan Sultan Yogyakarta soal Penutupan Plengkung Gading

Oleh Ahmad Ryansyah
SHARE   :

Wamenpar Berencana Diskusi dengan Sultan Yogyakarta soal Penutupan Plengkung Gading
Foto: Plengkung Gading Keraton Jogja (X @titiknol_jogja)

Pantau - Rencana penutupan Plengkung Gading dan penataan pedagang di sekitar Alun-alun Kidul Yogyakarta memicu reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan pihaknya akan segera mengadakan diskusi dengan Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas kebijakan ini lebih lanjut.

"Karena isu ini menuai pro kontra, kami dari Kemenpar akan berdiskusi dengan pemilik kawasan, yaitu Pemerintah Daerah, termasuk dengan Keraton Yogyakarta," ujar Ni Luh Puspa saat ditemui di sela kunjungan ke Kalasan, Sleman, pada Senin (27/1/2025).

Dia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil sudah melalui kajian mendalam, namun pihaknya tetap membuka ruang untuk dialog lebih lanjut."Setiap keputusan pasti sudah melalui pertimbangan yang matang, tapi kita akan lihat lagi perkembangannya setelah diskusi dengan pihak Keraton," tambahnya.

Baca Juga:
Geger! Plengkung Gading Jogja Mau Ditutup, Keraton Buka Suara
 

Sementara itu, Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY menegaskan bahwa penataan kawasan ini merupakan bagian dari implementasi rekomendasi UNESCO terkait Sumbu Filosofi Yogyakarta. Sultan juga menegaskan bahwa rencana penataan ini akan dilakukan melalui uji coba terlebih dahulu.

"Uji coba belum dilakukan, jadi belum ada yang diputuskan. Rencananya akan dilakukan uji coba untuk melihat apakah penataan ini bisa diterima dan berjalan dengan baik," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta pada Rabu (22/1/2025).

Sultan juga memastikan bahwa tidak ada penggusuran terhadap pedagang di sekitar kawasan tersebut."Penataan ini bukan berarti mengusir pedagang, kami hanya akan mencoba menata kawasan ini sesuai dengan pedoman yang ada," ungkap Sultan."Semua penataan dilakukan berdasarkan rekomendasi UNESCO dan tentunya harus mempertimbangkan keberlanjutan budaya," tambahnya.

Masyarakat kini tengah menantikan keputusan selanjutnya mengenai langkah yang akan diambil, terutama terkait dengan potensi perubahan di kawasan wisata bersejarah tersebut.

Penulis :
Ahmad Ryansyah