Pantau - Namibia tampaknya akan memiliki presiden wanita pertama, dengan Netumbo Nandi-Ndaitwah memimpin dengan kuat sementara perhitungan suara dari Pemilu yang dipertentangkan berlangsung.
Dengan 65,57 persen suara yang sudah dihitung, hasil yang dirilis Selasa (3/12/2024) pagi di portal KPU Namibia menunjukkan Nandi-Ndaitwah (72) kandidat dari partai yang berkuasa, memimpin dengan 54,82 persen suara.
Hasil awalnya diprediksi akan diumumkan beberapa hari setelah Pemilu pada 27 November 2024, namun pemungutan suara diperpanjang 3 hari di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) akibat kendala teknis dan minimnya kertas suara.
Partai oposisi utama, Independent Patriots for Change (IPC)--yang mengusung Panduleni Itula--tertinggal 28 persen suara, telah menolak hasil Pemilu tersebut dan menyebutnya sebagai kontestasi yang ilegal.
Suara yang dihitung sejauh ini berasal dari 79 dari 121 konstituensi, termasuk hampir semua kecuali dua di ibu kota, Windhoek. Dari hampir 1,5 juta pemilih terdaftar, 73 persen telah menggunakan hak pilih mereka, kata KPU Namibia.
Kini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres), Nandi-Ndaitwah dari South West Africa People’s Organisation (SWAPO), kemungkinan akan terpaksa mengikuti pemungutan suara putaran kedua jika dia tak memperoleh lebih dari 50 persen suara setelah semua hasil diumumkan pada akhir pekan ini.
Pemilih di Namibia memberikan suara terpisah untuk anggota Majelis Nasional, dan dengan 66,4 persen suara yang dihitung, SWAPO memimpin dengan 56,38 persen suara. IPC berada di urutan kedua dengan 19,23 persen.
Pemilu yang berlangsung pada 27 November 2024 mestinya sudah memberikan hasil beberapa hari setelahnya.
Namun, penghitungan suara tertunda lantaran pemungutan suara diperpanjang hingga 29-30 November 2024 di beberapa TPS setelah beberapa pemilih tak bisa memberikan suara mereka pada hari pencoblosan akibat kendala teknis.
Masalah logistik dan teknis, termasuk kekurangan kertas suara, memicu antrian panjang, sehingga beberapa pemilih menyerah setelah menunggu hingga 12 jam pada hari pertama pemungutan suara.
Partai oposisi mengklaim, perpanjangan waktu tersebut ilegal dan merusak proses pemilu di negara bagian Afrika Selatan itu, yang memiliki sejarah Pemilu yang relatif lancar dan dipuji sebagai salah satu demokrasi paling stabil di kawasan tersebut.
SWAPO telah memimpin negara yang kaya mineral ini sejak memimpin Namibia meraih kemerdekaan dari Afrika Selatan yang menerapkan sistem apartheid pada 1990.
Namun, tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan pemuda dan ketimpangan yang terus berlangsung membuat banyak pemilih muda kecewa.
Partai oposisi telah berjanji akan menggugat keabsahan pemilu ini di pengadilan. Pemimpin oposisi, Itula, mengatakan ada “sejumlah besar ketidakteraturan” dan tidak peduli hasilnya, “IPC tidak akan mengakui hasil pemilu ini”.
“Hukum telah dilanggar secara kasar, dan kita tidak bisa menyebut pemilu ini sebagai pemilu yang bebas, adil, dan sah,” ujarnya pada Sabtu (1/12/2024), hari terakhir pemungutan suara.
Partai-partai oposisi lainnya menyatakan akan bergabung dalam gugatan tersebut.
“Ini tentang negara kita, ini tentang kredibilitas demokrasi kita, ini tentang negara yang harus bekerja untuk semua orang, baik yang miskin maupun kaya. Negara ini tidak boleh hanya bekerja untuk mereka yang ingin tetap berkuasa dengan cara apapun,” jelas pemimpin partai oposisi Popular Democratic Movement dan kandidat dalam Pilpres, McHenry Venaani.
Baca juga:
- Penulis :
- Khalied Malvino
