billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Geopolitik

Resmi Menjabat, Ini 12 Kebijakan Awal yang Diteken Donald Trump

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

Resmi Menjabat, Ini 12 Kebijakan Awal yang Diteken Donald Trump
Foto: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memegang perintah eksekutif tentang kerja jarak jauh untuk pegawai pemerintah saat parade pelantikan presiden ke-60 di Capital One Arena, Washington, DC, pada Senin (20/1/2025). (Getty Images)

Pantau - Pada hari pertama menjabat, terhitung mulai Senin (20/1/2025), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sejumlah perintah eksekutif, memorandum, dan proklamasi mengarah pada kebijakan besar bagi negaranya.

Baca juga: Trump Batalin Pembatasan Kebebasan Berbicara Era Biden

Berikut adalah sederet keputusan utama dari pemerintahan Trump yang diambil pada awal masa jabatannya, seperti dirangkum Anadolu:

1. Deklarasi Keadaan Darurat di Perbatasan Selatan AS

Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat di perbatasan selatan AS. Keputusan ini membuka jalan bagi penempatan pasukan militer AS di sana.

2. Penarikan dari Perjanjian Iklim Paris dan WHO

Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris serta meninggalkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Keputusan ini menandai langkah besar dalam kebijakan luar negeri dan lingkungan hidup AS.

3. Mengakhiri Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

Berdasarkan Amandemen ke-14 Konstitusi AS, setiap orang yang lahir di wilayah AS dianggap warga negara.

"Perintah ini terkait dengan definisi kewarganegaraan berdasarkan kelahiran menurut Amandemen ke-14. Ini penting. Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, itu [berdampak] besar," kata Trump.

4. Karyawan Federal Kembali Ngantor, Tunda Rekrut ASN

Trump mengumumkan pembekuan peraturan baru dan penundaan perekrutan pegawai pemerintah untuk memastikan hanya orang-orang yang kompeten dan setia kepada rakyat AS yang direkrut.

5. Amnesti bagi Pendukung yang Dituduh Terlibat Kerusuhan 6 Januari 2021

Trump memberikan amnesti bagi 1.500 pendukungnya yang dituduh terlibat dalam kerusuhan 6 Januari 2021 dan memperpendek hukuman 14 pendukungnya yang terlibat dalam serangan tersebut.

6. Pengembalian Kuba ke Daftar Negara Penyalur Terorisme

Trump mengembalikan status Kuba sebagai negara penyalur terorisme, membatalkan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Joe Biden beberapa hari sebelumnya.

Baca juga: Pecat Ribuan Pejabat Era Biden, Trump Tarik Para Loyalisnya

7. Pemecatan 4 Pejabat yang Diberikan oleh Era Biden

Trump mengumumkan pemecatan terhadap empat pejabat yang diangkat di era Biden, termasuk Jose Andres dari Dewan Presiden untuk Olahraga, Kebugaran, dan Nutrisi, Mark Milley dari Dewan Penasihat Infrastruktur Nasional, Brian Hook dari Wilson Center for Scholars, dan Keisha Lance Bottoms dari Dewan Ekspor Presiden.

8. Penundaan Larangan TikTok Selama 75 Hari

Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menunda larangan aplikasi video pendek TikTok selama 75 hari.

"Saya rasa AS berhak mendapatkan sebagian dari TikTok," ujar Trump saat menandatangani perintah tersebut di Ruang Oval.

9. Pemulihan Nama untuk Menghormati 'Keagungan' AS

Trump memerintahkan pengembalian nama-nama tempat bersejarah seperti mengembalikan nama Gunung Denali ke Gunung McKinley dan Teluk Meksiko ke Teluk Amerika, dengan alasan untuk menghormati warisan dan tokoh sejarah Amerika.

10. Penangguhan Bantuan Asing AS untuk Tinjauan

Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menghentikan bantuan luar negeri AS hingga tinjauan lebih lanjut, dengan perintah agar kepala departemen dan lembaga terkait menunda kewajiban baru dan pencairan dana bantuan pengembangan luar negeri.

11. Pendirian Departemen Efisiensi Pemerintah

Trump menandatangani arahan untuk mendirikan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), sebuah badan penasihat yang fokus pada pengurangan biaya pemerintah, dengan Elon Musk yang dipilih untuk memimpin departemen tersebut.

12. Pengakuan Terhadap Dua Jenis Kelamin

Trump menegaskan, AS hanya akan mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan terkait isu gender.

Beragam keputusan ini mencerminkan kebijakan yang sangat mengubah arah kebijakan pemerintah AS dalam berbagai aspek, mulai dari keamanan hingga isu sosial dan internasional.

Sumber: Anadolu

Penulis :
Khalied Malvino