Pantau - Korea Utara menegaskan bahwa Amerika Serikat harus mengakui statusnya sebagai negara bersenjata nuklir jika ingin melanjutkan perundingan bilateral, pernyataan ini disampaikan oleh Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
"Pengakuan atas posisi DPRK yang tak tergoyahkan sebagai negara bersenjata nuklir... harus menjadi prasyarat untuk memprediksi dan mempertimbangkan segala hal di masa depan," tegas Kim Yo Jong dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah Korea Utara, KCNA.
DPRK merupakan singkatan dari Democratic People's Republic of Korea, nama resmi Korea Utara.
Kritik terhadap Pendekatan AS dan Tegas soal Denuklirisasi
Kim Yo Jong mengakui bahwa hubungan pribadi antara Kim Jong Un dan mantan Presiden AS Donald Trump tidak buruk.
Namun, ia memperingatkan bahwa jika Washington mencoba memanfaatkan hubungan tersebut untuk menekan Korea Utara agar melakukan denuklirisasi, maka hal itu akan dianggap sebagai bentuk penghinaan.
"Jika Amerika Serikat gagal menerima kenyataan yang telah berubah dan tetap bersikeras pada pendekatan di masa lalu yang telah gagal, pertemuan antara DPRK dan AS hanya akan menjadi ‘harapan’ sepihak dari pihak AS," katanya.
Sejak pertemuan puncak pertama antara AS dan Korea Utara di Singapura pada Juni 2018, di mana Trump dan Kim sepakat untuk saling memberikan jaminan keamanan dengan imbalan denuklirisasi Semenanjung Korea, kemajuan diplomatik antara kedua negara terus mengalami kebuntuan.
Pertemuan lanjutan di Hanoi pada Februari 2019 gagal menghasilkan kesepakatan akibat perbedaan tajam antara tuntutan pelonggaran sanksi dari Pyongyang dan permintaan denuklirisasi penuh dari Washington.
Upaya lanjutan melalui pertemuan di Zona Demiliterisasi (DMZ) pada Juni 2019 dan pembicaraan tingkat kerja di Stockholm pada Oktober 2019 juga berakhir tanpa kemajuan berarti.
Konstelasi Geopolitik Baru dan Hubungan Korea Utara-Rusia
Kim Yo Jong menekankan bahwa sejak pertemuan-pertemuan tersebut, situasi geopolitik dan kapabilitas nuklir Korea Utara telah berubah secara signifikan.
Sebagai bagian dari perubahan itu, Korea Utara menandatangani pakta kerja sama pertahanan bilateral dengan Rusia pada Juni tahun lalu.
Pakta ini mencakup ketentuan bantuan timbal balik jika salah satu negara diserang, menandai penguatan aliansi strategis di tengah meningkatnya ketegangan global.
- Penulis :
- Aditya Yohan
