Pantau - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan sedang meninjau catatan lebih dari 55 juta warga asing pemegang visa sah untuk menentukan kemungkinan pencabutan atau pelanggaran.
Pengetatan Visa dan Imbas Kebijakan Trump
“Melarang masuk ke Amerika Serikat bagi mereka yang berpotensi mengancam keamanan nasional atau keselamatan publik merupakan kunci untuk melindungi warga AS di dalam negeri,” demikian pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS.
Pemeriksaan ini mencakup semua pemegang visa sah, jumlahnya lebih dari 55 juta orang.
Di bawah pemerintahan Trump, pencabutan visa diberlakukan dalam berbagai kasus, mulai dari pengunjung asing yang tinggal melebihi izin masuk, terlibat aktivitas kriminal, memberikan dukungan material kepada organisasi teroris, hingga pelanggaran hukum AS.
Langkah tersebut semakin diperketat seiring meningkatnya penindakan terhadap imigran dan mahasiswa asing, termasuk peserta aksi protes pro-Palestina di kampus.
Pada Selasa, pemerintahan Trump juga mengumumkan penelusuran pandangan “anti-Amerika” di media sosial saat menilai aplikasi kewarganegaraan maupun manfaat imigrasi lainnya.
Ribuan Visa Sudah Dicabut, Hambatan Hukum Muncul
Awal pekan ini, Departemen Luar Negeri menyebut sejak Trump kembali ke Gedung Putih, lebih dari 6.000 visa mahasiswa telah dicabut, termasuk ratusan terkait dugaan terorisme.
Namun, kebijakan tersebut menghadapi hambatan hukum.
Mahmoud Khalil, penduduk sah AS yang memimpin protes pro-Palestina di Universitas Columbia, dibebaskan hakim pada Juni setelah visanya dicabut.
Pada Mei, seorang hakim juga memblokir deportasi Rumeysa Ozturk, mahasiswa doktoral asal Turki di Universitas Tufts, yang menulis artikel kritis terhadap Israel di surat kabar kampus.
- Penulis :
- Aditya Yohan
