Uni Eropa Berlakukan Kembali Sanksi Luas terhadap Iran karena Gagal Patuhi JCPOA

Pantau - Dewan Uni Eropa pada Senin, 29 September 2025, mengumumkan pemberlakuan kembali sanksi luas terhadap Iran setelah negara tersebut dinilai gagal mematuhi komitmen program nuklir sesuai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015.

Sanksi Meluas ke Sektor Energi dan Keuangan

Sanksi yang diputuskan mencakup larangan perjalanan, pembekuan aset, serta pembatasan di bidang perdagangan, keuangan, dan transportasi.

Selain itu, larangan juga diberlakukan terhadap impor minyak, gas, dan produk petrokimia dari Iran, pasokan peralatan sektor energi dan logam mulia, akses bank-bank Iran, serta penerbangan kargo.

Keputusan ini diambil setelah Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi pada Jumat, 26 September 2025, yang semestinya memperpanjang kesepakatan nuklir enam bulan antara Iran dan enam negara besar, yakni Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat, beserta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

Prosedur Snapback dan Reaksi Global

Langkah Uni Eropa tersebut mengikuti pemberlakuan kembali sanksi PBB setelah Inggris, Prancis, dan Jerman atau E3 mengaktifkan mekanisme snapback JCPOA pada 28 Agustus.

Berdasarkan mekanisme tersebut, apabila Dewan Keamanan PBB tidak memperpanjang penangguhan sanksi, maka pembatasan yang berlaku sebelum 2015 otomatis kembali diberlakukan dalam 30 hari.

Geng Shuang, Deputi Perwakilan Tetap China di PBB, menyatakan negaranya sangat kecewa dengan hasil pemungutan suara tersebut.

"Dialog dan diplomasi adalah satu-satunya cara yang layak untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran serta menjaga perdamaian di Timur Tengah," ungkap Geng.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi pada Minggu, 28 September 2025 menilai prosedur snapback yang diaktifkan E3 dan Amerika Serikat sebagai "tidak sah dan tidak berlaku".

Araghchi menegaskan hal tersebut dengan merujuk pada penarikan diri Washington dari JCPOA pada 2018 serta kegagalan negara-negara Eropa memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.

"Iran akan terus mempertahankan hak kedaulatannya dan kepentingan yang sah, sambil tetap terbuka pada perundingan yang jujur dan setara," tegas Araghchi.