Pantau - Pemerintah Iran memanggil utusan negara-negara Uni Eropa pada Rabu, 8 Oktober 2025, sebagai bentuk protes terhadap pernyataan yang dianggap "intervensionis" terkait program nuklir Iran dan klaim atas tiga pulau yang disengketakan dengan Uni Emirat Arab (UEA).
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht Ravanchi, menyerahkan nota protes resmi kepada duta besar dan kepala misi negara-negara anggota Uni Eropa.
Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa nota protes tersebut berisi penolakan atas pernyataan Uni Eropa dalam Pertemuan Dewan dan Menteri Gabungan ke-29 di Kuwait pada Senin sebelumnya.
Dalam pernyataan tersebut, Uni Eropa dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) meminta Iran untuk "mengakhiri pendudukannya atas tiga pulau: Tunb Besar, Tunb Kecil, dan Abu Musa".
Iran Tegaskan Kedaulatan dan Tolak Tudingan Pelanggaran
Ravanchi menyebut pernyataan negara-negara Eropa sebagai pelanggaran terhadap prinsip penghormatan atas kedaulatan nasional dan integritas teritorial Iran.
Ia menegaskan bahwa tiga pulau yang disengketakan, yakni Tunb Besar, Tunb Kecil, dan Abu Musa, berada di bawah kedaulatan penuh Iran.
Iran telah mengklaim wilayah tersebut sejak November 1971, setelah sebelumnya berada di bawah kendali Inggris sejak tahun 1903.
Beberapa hari sebelum kemerdekaan Uni Emirat Arab, Inggris menyerahkan kendali tiga pulau itu kepada UEA, yang kemudian memicu sengketa teritorial dengan Iran.
UEA secara konsisten menyebut pengerahan militer Iran ke pulau-pulau tersebut sebagai bentuk penjajahan, dan aktif mendorong dukungan dari negara-negara Arab serta organisasi internasional untuk merebut kembali wilayah itu.
Dalam pernyataan bersama, Uni Eropa dan GCC juga menyerukan agar Iran kembali bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) terkait program nuklirnya.
Iran menolak tekanan internasional tersebut dan menegaskan bahwa program nuklirnya bertujuan damai serta tetap berada dalam kerangka kerja sama dengan IAEA.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Ahmad Yusuf
