Inggris, Mesir, dan Palestina Dorong Pendanaan Swasta untuk Rekonstruksi Gaza, Fokus pada Kepemimpinan Rakyat Palestina

Pantau - Inggris, Mesir, dan Palestina menyatakan komitmen bersama untuk menggerakkan pendanaan sektor swasta dalam membangun kembali Gaza, dengan menempatkan rakyat Palestina sebagai pemimpin utama dalam proses rekonstruksi.

Pernyataan ini disampaikan dalam komunike bersama usai diskusi selama tiga hari di Wilton Park, Inggris, yang berakhir pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Puluhan Miliar Dolar Dibutuhkan untuk Rekonstruksi

Diskusi melibatkan investor internasional, perwakilan sektor swasta Palestina, serta pemerintah dan mitra internasional lainnya.

Fokus utama adalah bagaimana memobilisasi pendanaan swasta guna mendukung pemulihan dan pembangunan Gaza secara berkelanjutan.

"Rekonstruksi Gaza akan menelan biaya puluhan miliar dolar," bunyi pernyataan dalam komunike bersama tersebut.

Ketiga negara sepakat bahwa upaya rekonstruksi memerlukan partisipasi aktif, pendanaan, dan keahlian dari sektor swasta, baik lokal maupun global.

Pertemuan di Wilton Park disebut telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengidentifikasi cara-cara untuk menciptakan pembiayaan swasta yang berkelanjutan.

Prinsip utama dari inisiatif ini adalah memastikan proses pemulihan dan pembangunan Gaza dipimpin oleh rakyat Palestina sendiri, bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai aktor utama pembangunan.

Lanjutkan Rencana Internasional dan Persiapan Konferensi Kairo

Pertemuan ini juga menjadi kelanjutan dari rencana-rencana yang telah dirancang sebelumnya, seperti:

• Rencana Pemulihan Dini, Rekonstruksi, dan Pembangunan Gaza dari Arab-Islam
• Dokumen Hasil Konferensi Solusi Dua Negara

Inggris, Mesir, dan Palestina menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan hasil-hasil diskusi Wilton Park dalam Konferensi Internasional Kairo tentang Pemulihan, Rekonstruksi, dan Pembangunan Gaza yang akan digelar pada November 2025.

Ketiganya juga menyerukan aksi kolektif internasional untuk mendukung pembangunan Gaza sebagai bagian dari solusi jangka panjang menuju pembentukan negara Palestina dan penyelesaian dua negara yang berkelanjutan.