billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Geopolitik

Iran Nyatakan Resolusi PBB Terkait Program Nuklir Tak Lagi Berlaku Mulai 18 Oktober 2025

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Iran Nyatakan Resolusi PBB Terkait Program Nuklir Tak Lagi Berlaku Mulai 18 Oktober 2025
Foto: (Sumber: Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi. (Xinhua))

Pantau - Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menyatakan bahwa seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB dan pembatasan terhadap program nuklir Iran resmi tidak lagi memiliki kekuatan hukum mulai Sabtu, 18 Oktober 2025.

Iran Tegaskan Berakhirnya Resolusi 2231 dan Kesepakatan JCPOA

Pernyataan tersebut disampaikan Araghchi dalam surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Oktober, Vassily A. Nebenzia.

Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa masa berlaku kesepakatan nuklir selama 10 tahun, termasuk Resolusi 2231 yang mengesahkannya, telah berakhir secara otomatis.

"Setelah 18 Oktober, semua ketentuan dalam resolusi 2231 dan resolusi sanksi sebelumnya akan secara otomatis berakhir tanpa efek hukum yang berkelanjutan," ungkap Araghchi dalam pernyataannya.

Kesepakatan nuklir tersebut merujuk pada JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) yang ditandatangani Iran pada Juli 2015 bersama enam negara besar: Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat.

Dalam perjanjian itu, Iran menyepakati pembatasan program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan berbagai sanksi internasional, termasuk sanksi PBB.

Namun, sejak Amerika Serikat menarik diri secara sepihak dari JCPOA pada Mei 2018 dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran, komitmen Iran terhadap isi kesepakatan mulai dikurangi secara bertahap.

Eropa Aktifkan Snapback, Iran Tuduh Langgar Semangat Diplomasi

Ketegangan meningkat kembali pada akhir Agustus 2025 ketika tiga negara Eropa—Prancis, Inggris, dan Jerman (E3)—mengaktifkan mekanisme “snapback” untuk memicu pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

Sanksi yang diaktifkan mencakup embargo penjualan senjata konvensional, pembatasan uji coba rudal balistik, pembekuan aset individu penting dalam program nuklir dan rudal Iran, serta larangan dalam sektor keuangan dan pengayaan uranium.

Araghchi menyebut tindakan E3 sebagai "penyalahgunaan proses yang jelas dan bertentangan dengan isi dan semangat Resolusi 2231 dan JCPOA."

Ia menekankan bahwa Iran tetap menunjukkan keterlibatan konstruktif dengan mitra internasional, termasuk dalam berbagai putaran konsultasi dengan negara-negara Eropa dan bahkan melalui negosiasi dengan Amerika Serikat.

Pernyataan itu menurutnya mencerminkan "komitmen konsisten Iran terhadap diplomasi."

Penulis :
Ahmad Yusuf