Pantau - Para menteri luar negeri dari sejumlah negara Arab dan Muslim menyatakan penolakan terhadap rencana Israel yang mengusulkan agar Perlintasan Rafah dibuka hanya satu arah, yakni untuk memindahkan penduduk Gaza ke Mesir.
Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama pada Jumat, 5 Desember 2025, sebagai respons atas rencana yang dinilai berpotensi mengarah pada pengusiran paksa terhadap warga Palestina.
Menolak Pengusiran Paksa, Dukung Rencana Trump untuk Gaza
Negara-negara yang menyampaikan penolakan antara lain Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, dan Qatar.
Para menteri luar negeri negara-negara tersebut menegaskan penolakan mereka terhadap segala bentuk upaya pengusiran paksa terhadap rakyat Palestina.
Mereka menyerukan agar semua pihak mematuhi rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang secara tegas menyebut bahwa Perlintasan Rafah harus tetap dibuka di kedua arah guna memastikan kebebasan bergerak bagi penduduk Gaza.
Rencana tersebut bertujuan menjaga keberadaan rakyat Palestina di tanah airnya, mendorong keterlibatan dalam pembangunan kembali Gaza, serta memulihkan stabilitas dan kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Tekanan Diplomatik untuk Buka Akses Kemanusiaan
Para menteri luar negeri juga menekankan pentingnya menjaga gencatan senjata, meringankan penderitaan warga sipil, dan menjamin akses kemanusiaan tanpa batas ke Gaza.
Mereka menyerukan agar upaya pemulihan dan rekonstruksi dimulai sejak dini sebagai bagian dari langkah strategis menuju stabilitas jangka panjang.
Dalam pernyataannya, mereka juga menekankan pentingnya menciptakan kondisi agar Otoritas Palestina dapat kembali menjalankan tanggung jawabnya di Gaza.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Kontroversi Operasional Perlintasan Rafah
Pada Rabu, 3 Desember 2025, Israel mengumumkan rencana pembukaan kembali Perlintasan Rafah dalam beberapa hari ke depan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Oktober antara Israel dan Hamas.
Namun, pembukaan tersebut hanya akan berlaku satu arah, memungkinkan warga Palestina keluar dari Gaza namun tidak mengizinkan mereka kembali.
Pemerintah Mesir membantah adanya koordinasi dengan Israel terkait pembukaan kembali perlintasan tersebut.
Sejak Mei 2024, Perlintasan Rafah telah sering ditutup setelah pasukan Israel mengambil alih kendali dari sisi Palestina.
Sebelum diambil alih, Rafah merupakan pintu keluar utama bagi penduduk Gaza serta jalur vital untuk masuknya bantuan kemanusiaan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
