Pantau - Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2025 resmi dibuka pada Jumat, 31 Oktober 2025, di Gyeongju, Korea Selatan, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan di tengah meningkatnya aksi sepihak dan hambatan perdagangan global.
KTT yang berlangsung hingga 1 November 2025 ini mempertemukan para pemimpin dari 21 ekonomi anggota APEC, negara-negara tamu, serta perwakilan dari berbagai organisasi internasional.
Fokus Perdagangan Bebas dan Kolaborasi Ekonomi
Topik utama dalam agenda KTT adalah peningkatan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi kawasan.
Sejumlah pemimpin dunia hadir dalam pertemuan ini, antara lain Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menghadiri KTT ini, meskipun sebelumnya sempat menghadiri forum bisnis APEC dan bertemu Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung serta Presiden China.
KTT dibuka dengan sambutan dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung kepada seluruh pemimpin negara yang hadir.
Sesi pertama KTT mengusung tema Menuju Wilayah Tangguh yang Lebih Terhubung, dengan pembahasan utama mencakup upaya menjadikan kawasan Asia-Pasifik lebih terbuka, dinamis, dan tangguh.
Kantor kepresidenan Korea Selatan menyampaikan bahwa, "Presiden Lee akan berperan menjembatani para pemimpin dalam mencapai mufakat terkait perlunya kerja sama yang lebih erat. Kami hendak memulihkan komitmen kawasan terhadap kolaborasi dan menjajaki langkah konkret supaya APEC tetap menjadi forum ekonomi kunci di kawasan," ungkapnya.
Sebagai tuan rumah, Korea Selatan mendorong tercapainya hasil konkret dalam KTT ini melalui rancangan Deklarasi Gyeongju dan sejumlah inisiatif dalam bidang kecerdasan artifisial (AI) serta isu perubahan demografis.
Menuju Deklarasi Bersama APEC 2025
Dalam dua sesi pleno KTT, para pemimpin membahas berbagai usulan dari pejabat tinggi APEC, termasuk peningkatan kerja sama di sektor rantai pasok dan akselerasi transisi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sorotan penting dalam KTT kali ini adalah apakah para pemimpin APEC dapat mencapai konsensus untuk menciptakan jalur perdagangan internasional yang lebih terbuka dan inklusif.
Hal ini menjadi krusial mengingat masih adanya perbedaan pandangan mengenai sistem perdagangan bebas global berbasis multilateralisme.
Dalam beberapa tahun terakhir, hampir seluruh anggota APEC menyatakan dukungan terhadap perdagangan bebas berbasis sistem Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan komitmen pada multilateralisme.
Sejak 2021 hingga 2024, seluruh deklarasi KTT APEC selalu memuat dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan WTO sebagai fondasi utamanya.
Pengesahan deklarasi pemimpin dalam KTT APEC hanya bisa dilakukan jika terdapat kesepakatan bulat dari seluruh anggota.
Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun menyampaikan bahwa setelah pertemuan tingkat menteri pada Kamis, 30 Oktober 2025, "Kesepakatan terhadap deklarasi bersama APEC 2025 semakin dekat," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hasil akhir negosiasi masih terus dibahas dalam KTT dan, "Kami berharap supaya dokumen tersebut dapat disahkan pada Sabtu ketika sesi retret para pemimpin APEC," ia mengungkapkan.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-koo menegaskan bahwa kesepakatan dasar telah tercapai dalam tiga aspek penting, yakni rantai pasok, digital, dan lingkungan.
"Ketiga aspek ini merupakan inti dari agenda perdagangan hari ini dan pilar ekonomi masa depan," ungkapnya.
Ia juga menyatakan, "Kami akan terus menjunjung tinggi multilateralisme berbasis pada WTO. Namun, ketika sistem WTO sedang dipertaruhkan, kami juga mendukung kerja sama plurilateral," ungkap Yeo.
Kerja sama plurilateral merujuk pada bentuk kolaborasi ekonomi antarnegara dalam lingkup yang lebih kecil daripada sistem multilateral.
- Penulis :
- Shila Glorya
