Pantau - Tujuh menteri luar negeri dari negara-negara Islam mengadakan pertemuan di Istanbul, Turki, pada Senin, 3 November 2025, untuk membahas upaya mempertahankan gencatan senjata di Gaza serta menyusun langkah strategis bagi masa depan wilayah tersebut.
Pertemuan ini digelar di tengah masih berlangsungnya serangan Israel ke Gaza, meskipun secara resmi gencatan senjata telah diberlakukan sejak 10 Oktober 2025.
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, bertindak sebagai tuan rumah dan menyambut delegasi dari Uni Emirat Arab, Indonesia, Qatar, Pakistan, Arab Saudi, dan Yordania.
Menurut Fidan, para peserta sepakat bahwa gencatan senjata harus dipertahankan dan segala bentuk kekerasan baru harus dicegah.
"Semua peserta sepakat bahwa kami tidak ingin kekejaman di Gaza terulang kembali," ungkapnya.
Fidan menegaskan bahwa ketujuh negara mendukung solusi dua negara sebagai landasan perdamaian abadi di kawasan tersebut.
Ia juga menuduh Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata dan memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Menurutnya, tindakan tersebut menjadi penghalang utama dalam menegakkan ketenangan dan stabilitas di wilayah konflik.
Konsensus Soal Masa Depan Gaza
Terkait masa depan Gaza pascaperang, Hakan Fidan menyatakan bahwa diskusi masih dalam tahap awal dan belum ada rencana konkret yang diumumkan.
Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan konsensus bersama sebelum membuat keputusan besar.
"Ini adalah proses yang sensitif, dan kita harus melanjutkannya dengan hati-hati. Setiap langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah Palestina seharusnya tidak menciptakan masalah struktural di masa mendatang," ujarnya.
Fidan menambahkan bahwa ketujuh negara sepakat bahwa "Palestina harus diperintah dan diamankan oleh Palestina."
Dalam pernyataan terpisah pada hari yang sama, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengkritik Israel dalam pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam.
Ia menyatakan bahwa Hamas tampaknya menghormati perjanjian gencatan senjata, sementara Israel melanggar kesepakatan tersebut.
"Kita dihadapkan pada pemerintahan yang, dengan berbagai dalih, telah menewaskan lebih dari 200 orang tak berdosa sejak perjanjian gencatan senjata, dan melanjutkan pendudukan serta serangannya di Tepi Barat," tegas Erdogan.
Ia juga memperingatkan bahwa kekerasan yang terus berlanjut dapat mengancam seluruh proses perdamaian yang sedang diupayakan oleh komunitas internasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
