Pantau - China memilih abstain dalam pemungutan suara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atas resolusi terkait Gaza yang disponsori oleh Amerika Serikat, dengan alasan resolusi tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip penting seperti "Palestina memerintah Palestina" dan solusi dua negara.
Dalam pernyataan resmi pada Senin, 17 November 2025, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menjelaskan bahwa resolusi tersebut dinilai tidak cukup jelas dalam isu-isu penting terkait pengaturan pasca-konflik di Gaza.
"Kurang jelas mengenai isu-isu penting terkait pengaturan pasca-konflik di Gaza," ungkap Mao Ning.
Ia juga menambahkan bahwa rancangan resolusi tersebut “sepenuhnya gagal mengusung prinsip-prinsip penting termasuk 'Palestina memerintah Palestina' dan solusi dua negara.”
Resolusi Bentukan ISF Disahkan, China dan Rusia Tidak Dukung
Dalam pemungutan suara yang digelar DK PBB, 13 negara menyatakan dukungan terhadap resolusi usulan AS, sementara China dan Rusia memilih abstain.
Isi resolusi tersebut mencakup pembentukan International Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan bertugas di Jalur Gaza dengan mandat awal selama dua tahun.
ISF dirancang untuk bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta memiliki tanggung jawab untuk mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menjamin distribusi bantuan kemanusiaan, melatih kepolisian Palestina, dan mengawasi pelucutan senjata Hamas serta kelompok bersenjata lainnya.
Israel diwajibkan menarik pasukannya ketika ISF telah mengambil kendali penuh atas Gaza.
China menyatakan abstain karena resolusi dinilai tidak sejalan dengan posisi luar negeri mereka yang telah lama berlaku.
"Mengingat adanya kesenjangan antara rancangan resolusi dan posisi China yang telah lama berlaku, China tidak memberikan suara untuk rancangan resolusi tersebut," ujar Mao Ning.
China Dukung Solusi Damai dan Perjuangan Palestina
Meski abstain, China tetap menyatakan komitmennya untuk mengambil pendekatan konstruktif dan mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam memulihkan hak mereka untuk mendirikan negara.
China juga mendukung langkah DK PBB dalam upaya mencapai gencatan senjata yang langgeng, meredakan krisis kemanusiaan, dan memulai proses rekonstruksi Gaza.
Dalam resolusi tersebut, turut disepakati pembentukan entitas sementara bernama Badan Perdamaian yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Badan ini bertugas mengoordinasikan keamanan, bantuan, serta rekonstruksi Gaza, sekaligus mempersiapkan transisi pemerintahan kepada otoritas Palestina yang telah direformasi.
Trump sebelumnya telah mengumumkan rencana 20 poin untuk menyelesaikan konflik Gaza, termasuk ketentuan bahwa Hamas dan faksi Palestina lain tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan Gaza.
Penolakan dari Hamas dan Respons Kawasan
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah dimulai sejak 10 Oktober, dengan deklarasi yang ditandatangani oleh Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Namun, Hamas secara tegas menolak resolusi DK PBB tersebut karena dianggap tidak mencerminkan kehendak rakyat Palestina dan menolak mekanisme perwalian internasional atas Gaza yang disebut dalam dokumen resolusi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
