Pantau - Pemerintah China menolak pernyataan Uni Eropa mengenai situasi hak asasi manusia di Tiongkok dan menyebutnya sebagai penilaian keliru serta bentuk pencemaran nama baik.
Respons China atas Kritik Uni Eropa
“Pernyataan Delegasi UE itu memuat gambaran fakta yang salah, tuduhan palsu, disinformasi, dan campur tangan dalam urusan internal serta kedaulatan peradilan China, melanggar hukum internasional dan norma hubungan internasional”, ungkapnya.
Pada peringatan Hari HAM Internasional, Delegasi Uni Eropa di China menyatakan bahwa situasi penegakan HAM di China tidak menunjukkan perbaikan substansial selama setahun terakhir.
UE menilai terdapat pembatasan sistematis terhadap kebebasan dasar serta hak kelompok minoritas untuk menjalankan budaya dan bahasa mereka, baik secara pribadi maupun di ruang publik, termasuk pada sektor pendidikan.
“China sangat menyesalkan dan menentang hal itu, dan telah menyampaikan keberatan resmi kepada UE”, ungkapnya.
Pemerintah China menegaskan bahwa mereka mengutamakan promosi dan perlindungan HAM serta telah menemukan jalur penegakan HAM yang sesuai dengan kondisi nasional.
“Issue Xinjiang, Xizang, dan Hong Kong adalah urusan internal China. Kedua wilayah menikmati stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, solidaritas etnis, dan peningkatan kesejahteraan”, ia mengungkapkan.
China juga menambahkan bahwa penerapan One Country, Two Systems di Hong Kong tetap memberikan ruang kebebasan yang luas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kritik Balik China dan Sikap Uni Eropa
“Situasi HAM di UE justru memburuk, termasuk diskriminasi rasial, pelanggaran hak pengungsi, pembatasan kebebasan berbicara, intoleransi terhadap kelompok agama, ketidakadilan peradilan, dan kekerasan terhadap perempuan”, ungkapnya.
China menilai UE menutup mata terhadap persoalan internalnya namun menuduh negara lain secara tidak bertanggung jawab.
Guo Jiakun mendesak UE untuk melakukan introspeksi, menghormati fakta, melihat pencapaian HAM China secara objektif, dan menghentikan politisasi isu HAM sebagai alat diplomasi.
“UE harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan dalih HAM”, ungkapnya.
UE sebelumnya menyampaikan keprihatinan terhadap laporan kerja paksa dan pemindahan tenaga kerja paksa yang melibatkan warga Uyghur di Xinjiang.
UE juga mengungkap kekhawatiran terhadap situasi HAM di Tibet, termasuk kontrol negara terhadap kehidupan keagamaan, pengawasan kuil, sekolah berasrama wajib, dan penurunan penggunaan bahasa Tibet.
Uni Eropa menilai hak dasar masyarakat Hong Kong semakin tergerus lima tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional, yang telah menyebabkan lebih dari 330 penangkapan dan 160 vonis.
UE turut mengkritik penerapan ekstrateritorial undang-undang tersebut serta penerbitan surat perintah penangkapan terhadap individu di luar negeri, termasuk warga UE, yang dinilai sebagai tindakan tidak dapat diterima.
UE menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap individu yang dianggap ditahan tidak semestinya oleh pemerintah China.
“UE akan terus mempromosikan HAM, demokrasi, supremasi hukum, dan akuntabilitas melalui keterlibatan dengan otoritas China, mitra internasional, masyarakat sipil, dan pembela HAM”, ungkapnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
