Pantau - Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah, menyatakan bahwa Indonesia perlu terus mendorong komunitas internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Pengakuan Palestina dan Amanat Sejarah Asia-Afrika
Menurut Teuku, langkah ini selaras dengan amanat sejarah politik luar negeri Indonesia, khususnya semangat Konferensi Asia-Afrika 1955.
"Keberhasilan sejati Gerakan Asia-Afrika hanya dapat diklaim jika Palestina berdiri sebagai negara merdeka," ujarnya dalam wawancara dengan ANTARA.
Ia menegaskan bahwa pembentukan negara secara hukum internasional bukan proses yang sederhana.
Merujuk pada Konvensi Montevideo 1933, ia menyebut ada empat syarat utama berdirinya negara modern: batas wilayah yang jelas, populasi terdefinisi, kapasitas pemerintahan efektif, dan pengakuan internasional.
Dalam hal pengakuan, Palestina dinilai sudah memiliki modal kuat karena telah diakui lebih dari 100 negara di dunia.
Namun, tantangan terbesar tetap pada upaya mewujudkan Palestina sebagai negara yang berdaulat dan dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel.
Upaya ini semakin sulit karena adanya kalangan di Israel yang mendorong konsep Greater Israel atau Israel Raya.
Peran Indonesia dalam Solusi Dua Negara dan Reformasi PBB
Teuku Rezasyah menilai Indonesia harus konsisten dalam menyuarakan solusi dua negara sebagai jalan paling realistis untuk mengakhiri konflik panjang di Palestina dan kawasan Timur Tengah.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif Indonesia dalam mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menurutnya tidak lagi mencerminkan keseimbangan kekuatan dan dinamika global saat ini.
Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk menginisiasi gagasan akademik dan diplomatik baru di Sidang Umum PBB.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah memperjuangkan representasi peradaban besar dunia seperti Hindu dan Islam dalam struktur global.
"Dewan Keamanan PBB yang direformasi idealnya mencerminkan keseimbangan peradaban, jumlah penduduk, luas wilayah, serta kontribusi nyata terhadap perdamaian dunia," tegasnya.
Teuku juga menyampaikan bahwa jika kontribusi terhadap misi penjaga perdamaian dijadikan indikator utama, Indonesia memiliki legitimasi kuat untuk mengambil peran lebih besar dalam struktur PBB yang lebih demokratis dan representatif.
- Penulis :
- Gerry Eka
