Pantau Flash
HOME  ⁄  Geopolitik

Hamas Tolak Pasukan Internasional Kawal Keamanan Internal Gaza, Usulkan Peran Terbatas di Perbatasan

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Hamas Tolak Pasukan Internasional Kawal Keamanan Internal Gaza, Usulkan Peran Terbatas di Perbatasan
Foto: Seorang warga anak Palestina bermain di atas kendaraan tempur israel yang rusak di kamp pengungsi Jabalia, Jalur Gaza utara, Palestina, Kamis 30/10/2025 (sumber: Xinhua/Rizek Abdeljawad)

Pantau - Hamas menyatakan bahwa pasukan internasional tidak perlu bertanggung jawab atas keamanan internal di Jalur Gaza, dan menegaskan bahwa hal tersebut harus sepenuhnya menjadi kewenangan rakyat Palestina sendiri.

Anggota biro politik Hamas, Husam Badran, menyampaikan bahwa warga Palestina akan mengelola Jalur Gaza secara mandiri melalui sebuah komite pemerintahan yang terdiri dari para teknokrat.

"Warga Palestina, bersama dengan sebuah komite pemerintahan yang terdiri dari para teknokrat, akan mengelola Jalur Gaza secara mandiri, termasuk dalam hal memastikan keamanan internalnya. Pasukan internasional tidak akan memiliki peran dalam hal ini," ungkapnya dalam wawancara dengan RIA Novosti pada hari Selasa.

Hamas Hanya Setuju Peran Terbatas untuk Pasukan Internasional

Husam Badran menambahkan bahwa seluruh faksi Palestina, termasuk Hamas, sepakat bahwa peran pasukan internasional di Gaza hanya bersifat terbatas.

" Kami akan menyetujui (kehadiran) pasukan semacam itu jika mereka memiliki mandat yang jelas dan terbatas hanya untuk memantau gencatan senjata antara para pihak yang bertikai. Ini termasuk keberadaan mereka di perbatasan Gaza," ia mengungkapkan.

Hamas menyarankan agar pasukan internasional cukup memantau garis demarkasi antara Gaza dan Israel, bukan terlibat langsung dalam urusan dalam negeri wilayah tersebut.

Resolusi DK PBB dan Rencana AS Tuai Penolakan Hamas

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah menyetujui resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait rencana penyelesaian konflik di Gaza.

Resolusi tersebut mendukung rencana komprehensif Presiden AS Donald Trump, termasuk pembentukan pemerintahan internasional sementara di Jalur Gaza.

Rencana itu juga mencakup pembentukan "dewan perdamaian" yang dipimpin oleh Trump, serta pelibatan pasukan stabilisasi internasional dengan mandat militer.

Pasukan stabilisasi internasional ini direncanakan akan dikerahkan melalui koordinasi bersama Israel dan Mesir.

Resolusi itu disetujui oleh 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, dengan Rusia dan China memilih abstain dalam pemungutan suara.

Penulis :
Leon Weldrick