Pantau - Kementerian Luar Negeri China menyatakan ketidakpuasan terhadap klarifikasi pejabat tinggi Jepang mengenai posisi Tokyo terkait Taiwan dan menegaskan penolakan keras atas upaya yang dinilai menyesatkan opini publik internasional.
Respons Beijing atas Klarifikasi Jepang
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing sebagai respons atas penjelasan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi.
Guo Jiakun menegaskan bahwa "menilai dari pernyataan-pernyataan terbaru tersebut, pihak Jepang tampaknya terus berdalih dan menanamkan persepsi yang salah tentang isu-isu penting, dengan harapan dapat menyesatkan opini publik dan entah bagaimana melewati masalah tersebut, China dengan tegas menentangnya," ungkapnya.
Pernyataan itu merespons klarifikasi Toshimitsu Motegi yang disampaikan dalam sesi tanya jawab di komite anggaran Dewan Penasihat Jepang.
Dalam penjelasannya, Motegi mengulangi sikap Jepang sebagaimana tercantum dalam Komunike Bersama Jepang dan China tahun 1972.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa pemerintah Jepang sepenuhnya memahami dan menghormati pendirian Republik Rakyat China.
Jepang juga menegaskan pendiriannya berdasarkan Pasal 8 Deklarasi Potsdam yang ditandatangani pada 1945.
Pasal tersebut menyatakan bahwa kedaulatan Jepang akan dibatasi pada pulau Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku, dan pulau-pulau kecil lainnya.
Deklarasi Potsdam mencakup ketentuan Deklarasi Kairo November 1943 yang mengatur pengembalian wilayah yang direbut Jepang.
Beijing selama ini mengutip kedua dokumen tersebut sebagai dasar hukum bahwa Taiwan merupakan bagian dari China.
Guo Jiakun menilai Motegi tidak membacakan bagian penting yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Rakyat China menegaskan kembali Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah China.
Guo juga menyoroti Jepang tidak mengulangi klausul yang menyebutkan pengakuan Jepang terhadap Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah China yang sah.
Dalam mengutip Deklarasi Kairo, Motegi hanya menyebut Manchuria, Formosa, dan Kepulauan Pescadores.
Menurut Guo, Jepang sengaja menghindari informasi bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah yang telah dicuri Jepang dari China.
Sejarah Dokumen dan Ketegangan Hubungan Bilateral
Guo Jiakun menyatakan Jepang menyandingkan Pernyataan Bersama Sino-Jepang dengan Perjanjian Perdamaian San Francisco.
Tindakan tersebut dinilai melanggar komitmen dan prinsip hukum internasional.
Jepang dianggap mencoba mengulang kekeliruan bahwa status Taiwan tidak ditentukan dan mencampuri urusan domestik China.
Perjanjian Perdamaian San Francisco tahun 1951 ditolak Beijing karena tidak menetapkan kepada siapa kedaulatan Taiwan dialihkan.
Guo menjelaskan bahwa Deklarasi Kairo 1943 menyatakan seluruh wilayah yang dicuri Jepang dari China, termasuk Taiwan, harus dikembalikan.
Deklarasi Potsdam 1945 menegaskan bahwa ketentuan Deklarasi Kairo wajib dilaksanakan.
Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang menyatakan penerimaan Deklarasi Potsdam dan menyerah tanpa syarat.
Pada 25 Oktober 1945, pemerintah China mengumumkan pelaksanaan kedaulatan atas Taiwan.
Pada 1 Oktober 1949, Republik Rakyat China berdiri sebagai satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh China termasuk Taiwan.
Pernyataan Bersama China dan Jepang tahun 1972 memberikan ketentuan jelas terkait masalah Taiwan.
Pada November 1972, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka dan Menteri Luar Negeri Masayoshi Ohira menyatakan bahwa perselisihan antara China daratan dan Taiwan adalah urusan internal China.
Pada Februari 1975, Menteri Luar Negeri Jepang Kiichi Miyazawa menyebut konflik lintas Selat Taiwan harus dianggap sebagai perang saudara dalam istilah hukum.
Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan China dan Jepang tahun 1978 menegaskan kepatuhan terhadap Pernyataan Bersama 1972.
Deklarasi Bersama China dan Jepang tahun 1998 kembali menegaskan pendirian Jepang bahwa hanya ada satu China.
Guo Jiakun menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah China dan Jepang tidak berada dalam posisi untuk ikut campur.
China mendesak Jepang menaati semangat empat dokumen politik bilateral dan menarik kembali pernyataan keliru Perdana Menteri Sanae Takaichi.
Hubungan Beijing dan Tokyo menegang sejak 7 November 2025.
Saat itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa aksi militer China terhadap Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Beijing menilai pernyataan tersebut sebagai sinyal kemungkinan keterlibatan militer Jepang di Selat Taiwan.
China kemudian menangguhkan impor produk laut Jepang dan memutus pertemuan pejabat tinggi.
China juga menyarankan warganya untuk tidak bepergian atau belajar di Jepang serta menghentikan rilis film Jepang.
China menyatakan akan membalas dengan tegas jika Jepang terlibat secara militer dalam urusan Taiwan.
Terbaru, dua jet tempur J-15 Angkatan Laut China dilaporkan mengunci radar ke pesawat F-15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang di tenggara Okinawa.
Insiden tersebut memicu protes resmi dari pihak Jepang.
- Penulis :
- Aditya Yohan
