Pantau - Pemerintah China menyatakan dukungannya terhadap permintaan Venezuela untuk mengadakan sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyusul meningkatnya aktivitas militer Amerika Serikat di wilayah Karibia yang dinilai mengancam kedaulatan Venezuela.
Pernyataan resmi ini disampaikan setelah Venezuela mengirim surat kepada DK PBB, meminta badan tersebut bertindak berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB guna memulihkan legalitas internasional dan menanggapi eskalasi militer AS.
China: Venezuela Berhak Bela Kedaulatan, Dunia Internasional Akan Dukung
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan bahwa China menolak segala bentuk unilateralisme dan intimidasi, serta mendukung negara-negara yang berupaya membela kedaulatan dan martabat nasional mereka.
"China menentang semua tindakan unilateralisme dan intimidasi, dan mendukung negara-negara dalam membela kedaulatan dan martabat nasional mereka," ungkap Guo.
China meyakini komunitas internasional akan memahami dan mendukung sikap Venezuela dalam melindungi hak serta kepentingannya yang sah.
Dukungan ini ditegaskan kembali oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dalam pembicaraan telepon dengan Menlu Venezuela Yvan Gil Pinto pada Rabu, 17 Desember 2025.
"Venezuela berhak untuk secara independen mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara lain," ujar Wang Yi, sambil menekankan bahwa China dan Venezuela merupakan mitra strategis yang saling percaya dan mendukung.
Yván Gil dalam kesempatan itu menjelaskan situasi terkini dan menyatakan bahwa pemerintah serta rakyat Venezuela tidak akan menerima ancaman kekuasaan politik atau intimidasi asing.
Eskalasi AS: Blokade, Armada Militer, dan Ancaman Serangan Darat
Ketegangan meningkat sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintahan Nicolas Maduro telah ditetapkan sebagai “organisasi teroris asing”, sebagaimana disampaikan melalui akun Truth Social pada Selasa, 16 Desember 2025.
Trump menyebut Venezuela telah “sepenuhnya dikepung oleh armada terbesar dalam sejarah Amerika Selatan,” dan menyatakan armada itu akan terus bertambah.
Ia juga menyampaikan bahwa kejutan militer sedang disiapkan dan akan “belum pernah terlihat sebelumnya” hingga Venezuela mengembalikan aset minyak, tanah, dan sumber daya lainnya kepada Amerika Serikat.
Selain itu, Trump memerintahkan blokade total terhadap kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan berlayar dari dan ke Venezuela.
Dalam empat bulan terakhir, militer AS terus memperluas kehadiran di Karibia dan melakukan operasi terhadap kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba, serta menyatakan kesiapan untuk melakukan serangan darat di wilayah Venezuela.
PBB dan Kawasan Bereaksi: Seruan Damai dan Dukungan Regional
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menelepon Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk menyampaikan seruan kepada seluruh pihak agar menahan diri dan menurunkan ketegangan demi menjaga stabilitas kawasan.
Guterres menegaskan bahwa semua negara anggota harus menghormati hukum internasional dan Piagam PBB, yang menjadi dasar perdamaian global.
Sementara itu, Presiden Maduro pada Rabu, 17 Desember 2025, meminta bantuan angkatan bersenjata Kolombia untuk bersekutu melawan potensi intervensi asing di wilayah Venezuela.
Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez melalui media sosial menyatakan bahwa tidak ada kekuatan asing yang akan diberi minyak secara cuma-cuma.
"Minyak Venezuela adalah milik rakyat Venezuela," tegasnya, sambil menuduh AS berusaha mengambil sumber daya milik negara secara tidak sah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
